KOMPAS.com - Gugus Tugas (Task Force) masa tunggu bongkar muat (Dwelling Time) akan diperkuat dengan masuknya Panglima Armada Barat, Laksamana Muda TNI Achmad Taufiqoerrochman. Kepastian penugasan Taufiq  itu diperoleh setelah Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramlli berbicara langsung dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Selasa (25/8/2015) lalu.

“Tugas task force dwelling time sangat berat, antara lain akan berhadapan dengan banyak mafia yang selama ini bermain di pelabuhan Tanjung Priok. Karena itu, saya ingin task force diisi orang-orang yang mengerti persoalan dan berani. Pak Taufiq adalah figur yang tepat. Beliau akan menjadi deputi ketua task force,” ujar Rizal.

Dwelling time di Tanjung Priok mencapai 5-6 hari. Bahkan, pada Januari 2015, masa tunggunya mencapai 6,33 hari. Bandingkan dengan Singapura yang hanya 2 hari dan Malaysia yang 3 hari.

Panjangnya dwelling time telah memantik amarah Presiden Joko Widodo. Presiden lalu secara khusus menugaskan Menko Maritim dan Sumber Daya untuk memperpendek waktunya menjadi maksimal 4 hari sampai akhir Oktober 2015 ini.

Sementara itu, sosok Taufiq dikenal jujur, berani, dan memahami masalah. Perjalanan karirnya diisi dengan sejumlah prestasi gemilang, antara lain pernah menumpas perompak Somalia dan menangkap perampok di Pelabuhan Belawan, Medan.

Rizal sendiri menjawab penugasan itu dengan segera menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L). Rakor menghasilkan tujuh gebrakan untuk membenahi Tanjung Priok, yaitu memperbanyak importir masuk jalur hijau, meningkatkan tarif penumpukan barang, membangun jalur rel kereta api ke pelabuhan, meningkatkan sistem teknologi informasi, menambah kapasitas crane, dan memangkas perizinan. 

Langkah tambahan lainnya adalah membangun buffer zone bagi barang-barang bermasalah di lini dua pelabuhan. Buffer zone juga dilakukan dengan memanfaatkan pulau Damar untuk barang-barang berbahaya. Di saat bersamaan, Task Force Dwelling Time dibentuk dalam Rakor.

Pembentukangugus tugas itu, menurut Rizal, sangat penting untuk memastikan semua yang diputuskan dalam Rakor bisa dieksekusi di lapangan. Task Force diketuai Ronnie Higuchi Rusli, guru besar, dosen tetap, dan penguji S3 FE-UI. Adapun Laksamana (Purn) Marsetio (mantan KSAL) dan Agung Kuswandono (mantan Dirjen Bea dan Cukai) masing-masing sebagai penasehat, sedangkan Taufiq menjabat sebagai Deputi Ketua.

“Selain Pak Taufiq, saya juga ingin ada Jenderal bintang dua Angkatan Darat dan Jenderal bintang dua Polri. Kehadiran para Jenderal aktif tersebut sangat diperlukan agar task force dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang ingin menghambat arus barang. Ini persoalan ekonomi bangsa. Kita tidak ingin main-main,” tegas Rizal Ramli. (Adv)