Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, Raperda diusulkan dengan semangat untuk memangkas kebijakan yang selama ini tumpang tindih yang ada di dalam 17 Perda mengenai pajak dan retribusi yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. (Dok. DPRD DKI Jakarta)