Banjir Tak Ganggu Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah memastikan bahwa bencana banjir tidak akan mengganggu ketahanan pangan secara nasional. Sebab, sawah yang gagal panen atau puso akibat musim hujan baru seluas 43.000 hektar atau masih di bawah rata-rata sawah yang puso selama lima tahun terakhir, yaitu 50.000 hektar.

Akan tetapi, dampak hujan dan banjir selama ini, justru akan mengganggu tingkat ketahanan pangan di tingkat lokal atau daerah, khususnya kepada petani dan sawahnya.

Demikian diungkapkan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, saat  menjawab pers, dalam keterangan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (7/1).

Sidang  yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla serta seluruh menteri kabinet itu merupakan Sidang Kabinet Paripurna pertama yang diadakan di tahun 2008 ini. Sidang Kabinet Paripurna berlangsung sejak pukul 09.00 wib dan baru selesai pukul 14.00 wib.

"Terkait banjir dan hujan yang terjadi  sejak Oktober 2007 lalu, yang puso itu baru 43.000 hektar. Jadi, itu masih di bawah rata-rata lima tahun sebesar 50.000 hektar atau masih normal. Itu artinya secara nasional, hujan dan banjir selama ini tidak mengganggu ketahanan pangan secara nasional. Namun, tentu saja, secara lokal itu akan mengganggu, terutama kepada petani dan sawahnya," ujar Anton.

Menurut Anton, dalam target produksi sebenarnya sudah dimasukkan unsur kegagalan panen. Oleh sebab itu, sudah ditargetkan luas tanamnya  sekitar 12,24 juta hektar. Adapun luas panennya mencapai 12 juta hektar. "Ini berarti, yang sudah diperhitungkan ada sekitar 240.000 hektar sawah yang akan mengalami kegagalan panen atau puso," tambah Anton.

Anton mengatakan, untuk itu sejumlah langkah jangka pendek dan jangka menengah serta panjang untuk mengatasi meluasnya gagal panen. "Jangka pendek, pemerintah akan memberikan benih dan pupuk yang dapat segera ditanam kembali sawahnya setelah air banjir susut. Adapun jangka menengah dan panjang, pemerintah akan melakukan penyelamatan aliran sungai. Ini merupakan keharusan agar tidak terjadi banjir," demikian Anton.