Demokrasi Indonesia Masih Demokrasi Berbiaya Tinggi

JAKARTA, KOMPAS- Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, mengingatkan bahwa saat ini di Indonesia sudah terjadi kekecewaan di kalangan masyarakat, yang menganggap demokrasi pascareformasi telah gagal memperbaiki kesejahteraan masyarakat tingkat bawah. 

Menurut Azyumardi, kekecewaan itu terjadi karena demokrasi di Indonesia telah menjadi sekadar demokrasi prosedural yang membutuhkan biaya tinggi. Pernyataan itu disampaikan Azyumardi, Selasa (15/1), saat berbicara dalam diskusi ”Demokrasi: Ancaman atau Peluang Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat?”, yang digelar Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI).

Azyumardi mencontohkan, demokrasi berbiaya tinggi seringkali terjadi dalam sejumlah kasus seperti pemilihan kepala daerah langsung di sejumlah tempat, yang dikabarkan mengharuskan seseorang menyediakan”uang mahar” tinggi mencapai puluhan miliar Rupiah jika dia ingin maju mencalonkan diri.

”Tambah lagi sekarang, yang membuat orang semakin frustasi ketika demokrasi berjalan tidak sesuai ketentuan dan penegakan hukum. Apa yang terjadi hanya euforia yang juga memakan ongkos sosial tinggi. Walau begitu banyak ekses negatif terjadi, demokrasi tidak lantas dapat disalahkan begitu saja mengingat hanya hal itu lah yang cocok bagi Indonesia,” ujar Azyumardi.

Lebih lanjut Azyumardi menegaskan perlu adanya pendidikan kewarganegaraan serta budaya kewarganegaraan (civic cultures) di kalangan masyarakat, untuk memperkuat demokrasi yang tengah berjalan. 

Ditambah dengan upaya penegakan hukum yang intens, diharapkan tidak ada lagi praktik-praktik mengekspresikan demokrasi yang dilakukan dengan cara-cara mobokrasi, seperti selama ini terjadi. (DWA)