Jamin Pasar dan Harga, Pemprov Bisa Manfaatkan Dana LUEP

BANDAR LAMPUNG, JUMAT — Hancurnya produksi kedelai nasional dipastikan karena tidak adanya jaminan pasar dan harga dari pemerintah. Sebaiknya, setiap pemerintah provinsi yang memiliki areal kedelai melakukan langkah segera dengan cara mengalokasikan dana talangan dari dana Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk penjaminan.

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung Zulkifli Zaini, Jumat (18/1) mengatakan, keengganan petani di Lampung menanam kedelai memuncak pada 2007. Yaitu tahun ketiga ketika BPTP menguji tanaman kedelai varietas Sinabung, Anjasmoro, Burangrang, dan Kaba di areal seluas 35 hektar di Bumi Nabung, Lampung Tengah.

Keempat verietas tersebut memiliki keunggulan. Diantaranya bulir biji kedelai besar seperti kedelai impor asal Amerika Serikat, tanaman relatif tahan terhadap penyakit, produktivitas lebih tinggi dari varietas lokal yang selalu ditanam petani yaitu sekitar 1,5 ton per hektare, dan varietas itu bukan varietas hasil rekayasa genetika.

Namun demikian, hasil penjualan keempat varietas kedelai itu sama dengan kedelai varietas lokal, lebih mahal  dari kedelai impor. Akibatnya kedelai lokal tidak diminati dan petani meninggalkan budidaya kedelai. Pada 2006 produksi kedelai Lampung tercatat sebanyak 3.594 ton dan menurun menjadi 3.240 ton kedelai pada 2007.

Untuk itu, kata Zulkifli, setiap pemprov di Indonesia yang memiliki areal kedelai sebaiknya segera menjamin harga kedelai dengan menyalurkan dana talangan dari dana LUEP. Caranya, pemprov segera menentukan harga dasar pembelian kedelai sehingga menarik minat petani bertanam kedelai.

Penentuan harga dasar harus diikuti dengan penyediaan bibit dan jaminan pasar. Kesiapan ketiga faktor tersebut akan mendorong petani menanam kedelai. ”Bertanam kedelai itu merupakan siklus. Satu titik seperti harga dan pasar terjamin, yang lainnya akan mengikuti,” katanya.