JAKARTA, SELASA - Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, intervensi Dana Moneter Internasional (IMF) yang besar, menyebabkan negara mengalami kerugian. Intervensi tersebut dilakukan melalui menteri-menteri yang dinilainya sebagai 'antek' IMF. Oleh karena itu, dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), IMF adalah pihak yang paling bertanggung jawab.
Hal tersebut dikatakan Rizal usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam terkait kasus BLBI, di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/1).
"Yang paling bertanggung jawab adalah IMF, karena IMF yang memaksa menutup 16 bank pada bulan November 1997, tanpa persiapan yang memadai sehingga terjadi penarikan dana nasabah besar-besaran di bank-bank secara cash. Kemudian dipindahkan ke bank-bank lain baik di dalam maupun di luar negeri," papar Rizal.
Saat itu, kata dia, rupiah mengalami anjlok dan terjadi aliran modal keluar negeri sebesar 8 miliar Dollar AS. Hal inilah yang menyebabkan BI harus menyuntikkan dana BLBI secara besar-besaran.
"Pada tahap settlement atau penyelesaian tadinya diminta penyelesaian dalam bentuk uang cash, tapikan tidak mungkin waktu itu menyediakan uang cash sebanyak itu. Oleh karena itu, diatur agar diselesaikan dengan penyerahan aset," lanjut Rizal lagi.
Namun, penasehat (advisor) asing yang ditunjuk pemerintah tidak melakukan valuasi secara benar.
Pada tahapan proses penjualan aset, Indonesia dipaksa IMF untuk menjual aset dalam waktu secepatnya. Diceritakan Rizal, saat ia masih menjadi menteri pernah ditekan untuk menjual aset Candra Asri dan BCA.
"Tapi kami tolak, karena kalau aset dijual secara jor-joran pada waktu yang terbatas pasti harganya akan jatuh. Begitu berganti pemerintahan, tim ekonomi ganti, dia ikuti pesanan sponsor itu," katanya.
Ia mencontohkan, aset BCA dijual 51 persen hanya Rp 5 T, padalah BCA mempunyai tagihan pada pemerintahan Indonesia senilai Rp 60 T. "Bayangkan saja, kalau bunga pertahun 10 persen, bunganya bisa Rp 6 T. Sekarang nilai BCA sudah Rp 92 T, jadi konsorsium yang beli BCA_itu nilainya sudah naik 8 kali lipat, jadi Rp 42 T," ujar pakar ekonomi politik ini.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang