Golkar Diminta Waspadai Manuver Tutut

Kompas.com - 31/01/2008, 18:05 WIB

JAKARTA, KAMIS-Rencana come back Siti Hardijanti Rukmana ke Partai Golkar dianalisis sebagai ancaman bagi partai berlambang pohon beringin itu. Putri mantan Presiden Soeharto dianggap menjadi masalah besar bagi Partai Golkar.

Hal ini diungkapkan oleh Derektur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) yang juga mantan Sekjen KIPP, Ray Rangkuti secara khusus kepada Persda Network, Kamis (31/1), di Jakarta.

"Itu positif bagi Golkar, namun perlu diwaspadai karena sampai saat ini, prokontra terhadap Soeharto masih terus diributkan. Bisa saja, keinginan kembali masuknya Tutut ke Golkar hanya kepentingan sesaat. Jadi Golkar harus pintar-pintar memosisikan Tutut," ujar Ray Rangkuti.

Ray menganalisa, keinginan Tutut ke Golkar, tentu sebuah hal yang menyenangkan. Akan tetapi tidak untuk Partai Golkar. Ray juga menganggap, bagi Tutut maupun bagi Partai Golkar yang tak lain bagian dari produk Orde Baru ini, telah salah persepsi.

"Artinya, salah membaca sebuah realitas  yang beberapa hari ini termuat di media (terklait pemberitaan terhadap Pak Harto). Mobilisasi berita positif Pak Harto hanya berjangka pendek yang nampaknya, Golkar  dua keuntungan dalam hal ini," ungkapnya.

Pertama, tentu saja terkait kondisi terkini Pak Harto. Dan yang kedua adalah masalah dana, semua tahu keluarga Cendana yang memiliki finansial itu. Nah, ini yang penting. Bila Golkar tak pandai-pandai merawat, maka arus balik anti Soeharto malah akan menjadi kuat yang hingga saat ini masih terasa.  Jadi, pesan saya Golkar harus hati-hati," lanjut  Ray Rangkuti lagi.

Sementara itu, Presiden Direktur Lembaga Riset Indonesia (LRI), Johan O Silalahi mengungkapkan, bila benar Mbak Tutut kembali ke Golkar dengan niat baik dan ingin melakukan reformasi, paling lambat 7 tahun, keluarga besar Cendana bisa benar-benar come back dalam dunia politik.

"Asalkan dilakukan konsisten dalam membangun konsituen, membangun komunikasi dan tidak hanya menjadi kendaraan politik saja.  Harus sungguh-sungguh membangun program kerakyatan dan membantu seluruh wilayah di Indonesia ini yang sekarang ini banyak yang susah," ujar Johan.

Pada Pemilu 2004 lalu, Cendana juga membentuk sebuah partai namanya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang diketuai mantan KSAD Jenderal (Purn) R Hartono. PKPB hanya mampu meraih satu kursi di DPR RI dari daerah pemilihan Bali.

Capres

Suaib Didu, ketua Umum Relawan Bangsa, awal bulan lalu sempat mengungkapkan, menjelang Pilpres 2009 nanti, Mbak Tutut banyak disebut-sebut untuk dijagokan. Meski dalam peringkat, nama Tutut masih berada di bawah beberapa nama lain seperti Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Sultan maupun Sutiyoso.

"Mbak Tutut memang masuk nominasi untuk direkomendasikan relawan bangsa untuk salah satu capres, namun ada beberapa nama lain. Kita belum akan merekomendasikan resmi, karena nama- nama lain seperti pak Din, termasuk Megawati, Yusril, Wiranto maupun nama-nama lain sampai saat ini masih terus diwacanakan yang pada akhirnya akan kita tentukan, siapa yang nantinya akan kita dukung," jelas Suaib Didu ketika itu. (Persda Network/Rachmat Hidayat)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau