DENPASAR, JUMAT-Partai Keadilan Sejahtera mungkin tidak meninggalkan koalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – -Jusuf Kalla. Apalagi, pemerintahan sekarang waktunya tidak sampai dua tahun lagi.
"Rasanya tidak etis jika meninggalkan pemerintahan SBY-JK disaat-saat akhir pemerintahannya. Namun, keputusan untuk itu diserahkan pada majelis syuro PKS. Majelis inilah yang akan melakukan pertimbangan dan membuat keputusan strategis PKS," ujar Wakil Fraksi PKS DPR RI Fachry Hamzah di Denpasar, Jumat (1/2).
"Memang harus diakui pemerintahan sekarang ini lemah, terlalu banyak orang miskin sementara kebijakan yang dibuat hampir tidak dirasakan oleh banyak orang yang sedang membutuhkan," ujarnya.
Menurut Fachry, pemerintah sekarang mempunyai banyak kesuksesan, namun tidak cukup untuk membuat rakyat merasakan kesuksesan itu. Memang ada pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan itu tidak berkualitas, karena tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Bayangkan saja, kelompok masyarakat UKM dengan modal kecil bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Namun, perhatiannya terhadap mereka masih kurang," ujar Fachry di sela-sela persiapan pembukaan Musyawarah Kerja Nasional PKS.(MAM)
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang