Benahi Drainase, DKI Minta Dana Pusat

JAKARTA, SELASA - Pemerintah Provinsi DKI akan meminta bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk membenahi drainase kota karena membutuhkan tambahan anggaran dana yang mencapai triliunan rupiah.

"Kami sudah merundingkan mengenai (tambahan anggaran dana) itu dengan Departemen PU dan Bappenas," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam konferensi pers seusai kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Balaikota Jakarta, Selasa.

Gubernur menuturkan, bila hal tersebut masih sukar untuk direalisasikan, maka Pemprov DKI memiliki niatan untuk mengambil tawaran yang datang dari Bank Dunia.

Namun, keputusan untuk menanggapi tawaran dari Bank Dunia itu juga masih belum dapat dipastikan karena harus menyesuaikan diri dengan "cash flow" dana yang dimiliki Pemprov DKI.

Sebelumnya, Gubernur pada Senin (4/2) mengemukakan, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengerukan seluruh saluran di ibukota adalah Rp1,2 triliun, yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan APBD DKI.

Perbaikan sistem drainase itu juga mencakup revitalisasi Banjir Kanal Barat dan menghilangkan hambatan aliran air dari sungai ke muara.

Selain itu, lanjutnya, juga dilakukan normalisasi fungsi waduk antara lain Waduk Pluit seluas 80 hektare yang hanya dapat difungsikan sekitar 70 hektare karena banyaknya bangunan liar.

Ia juga mengatakan, Pemprov DKI sendiri juga pernah melakukan pengerukan di sejumlah titik dengan menggunakan dana APBD 2007 yang menghabiskan dana sekitar Rp240 miliar.

Untuk kondisi kini, pengerukan seharusnya tidak hanya dilakukan di sejumlah titik tetapi harus dilakukan pada semua saluran.(Antara)