Kredibilitas KPK dan DPR Dipertaruhkan

 JAKARTA, SELASA - Tuntas tidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus aliran dana Bank Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat merupakan ujian bagi KPK dan Badan kehormatan DPR untuk menunjukkan kredibilitasnya. KPK dituntut publik berani mengusut seluruh pelaku, baik mereka yang menyuap maupun yang disuap. Sedang BK DPR dituntut berani mengusut anggotanya yang menerima suap tersebut.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sabastian Salang di Jakarta, Selasa (19/2), mengatakan dari 16 anggota DPR yang diduga menerima suap dari aliran dana BI tersebut, hanya Anthony Zeidra Abidin yang dicekal oleh KPK. Sedangkan dari pimpinan BI sebagai penyuap, KPK telah menetapkan tiga tersangka dan mencekal 16 orang lainnya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita mengatakan penuntasan kasus aliran dana BI merupakan tantangan berat bagi KPK. Publik bukan hanya mengharapkan KPK berani mengusut seluruh pimpinan BI yang terlibat, tetapi juga para anggota DPR yang menerima dana suap tersebut. Romli menegaskan, penyuap maupun penerima suap sama-sama melanggar hukum dan harus bertanggung jawab. Namun hal ini dipastikan sulit. Pasalnya, yang menyeleksi para anggota KPK adalah DPR. Karena itu, ada beban moral bagi KPK untuk dapat menyeret anggota DPR ke pengadilan.

Sabastian berharap Badan Kehormatan DPR lebih proaktif dalam mengusut kasus yang melibatkan anggotanya. Selama ini, anggota DPR yang terlibat kasus hukum tidak diusut secara tuntas baik oleh BK DPR maupun aparat penegak hukum.

Selama para anggota DPR yang menerima suap tidak disentuh aparat hukum, maka dugaan politisasi kasus ini sulit dielakkan. Kredibilitas DPR akan semakin turun, katanya. Kasus ini harus segera dituntaskan baik oleh BK DPR maupun KPK. Semakin lama kasus ini diambangkan, akan semakin banyak intervensi politik yang masuk yang akan mempersulit KPK sendiri.