Maret, Lembaga Konsultan BTN Tuntas Bekerja

Laporan wartawan Kompas Haryo Damardono

JAKARTA, SENIN- Direktur Utama Bank Tabungan Negara Iqbal Latanro mengatakan, arah BTN ke depan sedang disurvei oleh Lembaga Konsultan Independen yang bekerja sejak 13 Februari 2008 hingga 13 Maret 2008.

"Nanti hasilnya, akan dipresentasikan di depan pemerintah sebagai pemegang saham sehingga dapat diputuskan arah BTN ke depan," kata Iqbal, saat diminta bicara dihadapan Komisi V DPR RI, Senin (25/2).

Hadir pula di Komisi V Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ary, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Fadjiah.

Fokus pembicaraan adalah mengenai BTN. Pilihan yang akan diterapkan kepada BTN di masa mendatang adalah penawaran umum saham (Initial Public Offering), atau pengakuisisian oleh bank-bank BUMN. Anggota Komisi V Malkan Amin mengatakan, seharusnya survei dan kajian jangan hanya semata-mata terhadap kebutuhan pembiayaan, tetapi terhadap bagaimana cara terbaik untuk mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Kami mendorong BTN secepatnya IPO, atau mencari pinjaman dari luar negeri untuk mendukung pembiayaan. Terhadap keberadaan BTN, merujuk pada Arsitektur Perbankan Indonesia, maka keberadaan BTN sebagai bank yang berdiri sendiri sudah pas," kata Yusuf Asy'ary, yang diberi kesempatan pertama kali untuk berbicara.

Meski demikian, Sofyan Djalil menegaskan, bila IPO maka kepemilikan saham pemerintah di BTN dapat terus menurun ketika pemerintah tidak menambah permodalannya. "Andaikata akuisisi maka jangan diragukan fungsi dan arah BTN untuk pembiayaan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Sebab, kita dapat saja mempertahankan satu persen saham sebagai golden share, sehingga nanti ada veto pemerintah untuk menentukan arah BTN," kata Sofyan.

Anggota Komisi V Enggartiasto Lukita menyangsikan keektifitasan golden share, bercermin kepada kasus perusahaan telekomunikasi Indosat. "Untuk belanja modal, kecuali beli kopi misalnya, Indosat harus meminta izin Singapura. Saya khawatir ini akan terjadi di BTN bila ada akuisisi," kata dia.