Hentikan Campur Tangan Kejagung

JAKARTA, SABTU-- Kejaksaan Agung atau Kejagung semestinya tidak perlu memeriksa Arthalita Suryani, tersangka yang ditangkap bersama jaksa Urip Tri Gunawan dalam kasus dugaan suap terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, karena kewenangan memeriksa Arthalita sepenuhnya di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Demikian dikatakan mantan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KPK Romli Atmasasmita di Jakarta, Jumat (7/3). ”Aneh, Kejagung memeriksa Arthalita. Itu kewenangan penuh KPK. Hentikan campur tangan Kejagung ke KPK. Kalau Kejagung memeriksa Urip, itu masih bisa dipahami,” ujarnya.

Hari Jumat, Tim Kejagung akan memeriksa Arthalita terkait dugaan pemberian suap senilai 660.000 dollar Amerika Serikat kepada Urip. Tim Pengawas pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kamis, memeriksa Urip bersama dengan penyidik dari KPK.

Meskipun pemeriksaan itu dilakukan Kejagung karena terkait kode etik dan perilaku jaksa, menurut Ketua KPK Antasari Azhar dan Jaksa Agung Muda Pengawasan MS Rahardjo, hasilnya dapat dipakai memperkuat pembuktian bagi proses penyidikan KPK. Pada Kamis dan Jumat, Arthalita belum mau diperiksa karena mengeluh sakit.

Kebenaran penangkapan

Inspektur Pidana Khusus/Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung Darmono menambahkan, tim dari Kejagung belum menanyai Urip soal adanya keterlibatan jaksa lain dalam kasus dugaan penerimaan uang BLBI. Tim baru menanyakan penangkapan terhadap dirinya. ”Masih ada pemeriksaan lanjutan,” kata Darmono. Tim akan mengevaluasi hasil pemeriksaan itu akhir pekan ini.

Rahardjo juga mengemukakan, tim menjadwalkan memeriksa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Muhammad Salim, Senin mendatang. Kemas dan Salim diperiksa berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai atasan Urip dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan bawahan, termasuk bagaimana Urip bisa ke rumah Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), penerima BLBI itu.

Jaksa Agung Hendarman Supandji juga mempersilakan KPK jika akan memeriksa jaksa lain.

Hari Jumat, mantan Presiden Abdurrahman Wahid meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memeriksa Jaksa Agung pula. (idr/jos/vin/nwo/tra)