Cagub Sumut Protes Pemecatanmya

Kompas.com - 09/03/2008, 19:07 WIB

MEDAN, MINGGU - Lama tak bereaksi atas pemecatan dirinya sebagai anggota Partai Golkar, calon gubernur Sumatera Utara yang diusung koalisi Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi dan Partai Amanat Nasional, Abdul Wahab Dalimunthe mengatakan akan memprotes pemec atan tersebut. Wahab menilai, pemecatan dirinya dari Partai Golkar sesuatu yang tidak adil.

"Saya tunggu proses pemilihan gubernur ini selesai, baru saya akan lakukan protes secara resmi. Pemecatan saya ini kan sangat tidak fair. Apalagi pemilihan cal on gubernur dari Partai Golkar tidak melalui konvensi. Kecuali, saya kalah dalam konvensi Partai Golkar, kemudian saya tetap maju dalam pencalonan lewat parpol lain, baru saya salah. Ini tak ada konvensi, tetapi saya malah dipecat, " katanya.

DPP Partai Golkar secara resmi memecat Wahab yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut, pada 12 Februari lalu. Selain Wahab, DPP Partai Golkar juga memecat Syamsul Arifin yang merupakan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Kabupaten Langkat. Keduanya di pecat karena maju dalam pemilihan gubernur Sumut melalui partai politik di luar Partai Golkar. Partai Golkar sendiri mencalonkan Ali Umri yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Sumut sekarang.

Wahab mengungkapkan saat ini sebenarnya tak etis membicarakan persoalan dirinya dengan Partai Golkar, karena dia sekarang diusung parpol lain dalam pemilihan gubernur. Hanya saja Wahab mengatakan, karena pemecatan dirinya sangat tidak fair, maka dia merasa berhak untuk melakukan keberatan. "Keberatannya akan saya ajukan setelah proses pemilihan gubernur ini selesai," ujarnya.

Akibat pemecatannya ini, Wahab juga di-recall dari keanggotannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Sebelumnya Wahab menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Wahab harus langsung non aktif sebagai Ketua DPRD Sumut begitu resmi maju sebagai calon gubernur. Tetapi karena dia di-recall oleh Partai Golkar, Wahab tak hanya non aktif tetapi juga harus angkat kaki dari DPRD Sumut.

Meski dipecat dari Partai Golkar, Wahab masih sangat optimistis bisa meraup suara dari kantong-kantong Partai Golkar. Sebagai mantan Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2001-2004 -partai ini menang dalam pemilu legislatif di Sumut tahun 2004 setelah dalam pemilu sebelumnya kalah dari PDI Perjuangan- Wahab mengaku masih banyak pengikutnya yang merupakan kader Partai Golkar.

"Tetapi saya tak akan bilang siapa saja mereka, nanti kalau ketahuan bisa-bisa ikut pula dipecat seperti saya. Yang jelas adalah itu," ujar Wahab kalem. Apalagi menurut Wahab secara moral, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung juga mendukung pencalonan dirinya sebagai gubernur Sumut.

Bahkan dia berujar, dengan koalisi tiga parpol yang mengusungnya sekarang ini, Wahab merasa sebagai calon gubernu r yang paling siap di antara keempat calon lainnya. Terkait konflik internal di tubuh DPW PAN Sumut yang terjadi sebelum partai ini mendukungnya, Wahab mengatakan hal tersebut tak akan mengurangi jumlah konstituen PAN yang memilih dirinya.

"Konflik internal biasa terjadi di parpol mana pun, dan sekarang sudah selesai. Saya tetap optimistis. Bahkan kalau mau fair, di antara keempat kandidat lainnya, mungkin saya yang paling siap. Jika terpilih, mungkin saya yang akan langsung bisa bekerja," katanya. (BIL)

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau