Lingkungan dan Perilaku, Penyebab Gizi Buruk

MATARAM, SELASA - Penanganan gizi buruk dan persoalan kesehatan lainnya bukan semata teknis medis, melainkan lebih banyak dipicu oleh faktor nonteknis seperti lingkungan dan perilaku masyarakat. Karenanya sepanjang aspek nonteknis itu belum tertangani dengan baik, maka gizi buruk akan terjadi.

"Tiap kali muncul kasus gizi buruk, seolah-olah Dinas Kesehatan saja yang bertanggung jawab. Kami bukan mengelak dari kenyataan, kalau gizi buruk masih terjadi, Tetapi tolong diingat, tugas kami adalah menyediakan fasilitas guna menekan angka penderitanya," ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr Baiq Magdalena, Selasa (11/3) di Mataram, dalam jumpa pers, menyusul gencarnya pemberitaan balita (bayi di bawah usia lima tahun) yang menderita gizi buruk di NTB.

"Jadi sebelum menderita gizi buruk, ada proses awal yang tidak tertangani dengan baik. Proses itulah yang kami minta untuk dimengerti semua pihak. Jangan sampai kesan yang muncul selama ini, gizi buruk, angka kematian bayi dan ibu, menjadi tanggung jawab kami," kata drg Sabar Setiawan, Kepala Subdin Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan NTB.

Dikatakan, gizi buruk adalah muara dari penyakit lain yang diderita balita. Pantuan tahun 2007, dari 63 kasus, masing-masing satu orang balita meninggal karena menderita hepatitis dan dua orang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Hasil penelitian juga menyebutkan, penanganan kesehatan dari berbagai fasilitas yang tersedia bagi kesehatan masyarakat kontribusinya hanya 20 persen, selebihnya dipengaruhi oleh aspek lingkungan dan prilaku yang sumbangsihnya masing-masing 40 persen.

Dengan berbagai upaya kuratif dan preventif, angka gizi buruk dikatakan cenderung menurun. Tahun 2007 mencapai 1.401, atau menurun dari 3.950 dan 2.465 pada tahun 2005 dan 2006.

Simpang siur

Prihal Angka Kematian Ibu, Magdalena mengatakan, ada perbedaan data yang dikeluarkan B adan Statistik Nasional dengan jajaran Kesehatan. BPS mepublikasikan AKI dari hasil survey dengan sistem sampling, sedang Dinas Kesehatan di Daerah mengacu laporan dari masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Sebagai contoh, Angka Kematian Bayi/AKB, menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia than n 2002, sebanyak 74 per seribu kelahiran hidup/KH. Sedang hasil pencatatan petugas kesehatan yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2007, sebanyak 1.336 dari 94.444 KH, atau 14 per 1.000 KH.

Untuk menekan kesimpang-siuran data itu, kini sedang dilakukan Riset Kesehatan Dasar yang melibatkan jajaran BPS dan Dinas Kesehatan. Hasil riset itu diharapkan dipublikasikan bulan April atau selambat-lambatnya Oktober mendatang.