Indonesia Terancam Baby Boomers

Kompas.com - 12/03/2008, 20:03 WIB

MEDAN, RABU - Jika tak diantisipasi, dalam 25 tahun ke depan Indonesia terancam mengalami baby boomers atau ledakan jumlah kelahiran bayi. Jumlah penduduk Indonesia 25 tahun mendatang bisa mencapai lebih dari 300 juta jiwa.

Menurut Kepala Pusat Pelatihan Jender Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Djoko Sulistyo, baby boomers diprediksi terjadi pada 25 tahun mendatang. Djoko mengatakan, baby boomers secara alamiah bisa terja di di daerah-daerah pascakonflik seperti Aceh.

"Tetapi ada juga yang terjadi ketika pasangan usia subur mencapai jumlah terbanyak dari komposisi penduduk yang ada. Penduduk usia produktif ini berada dalam jumlah paling banyak pada 25 tahun mendatang. Kalau ini tidak diantisipasi dengan program keluarga berencana (KB), bisa terjadi ledakan jumlah penduduk," kata Djoko di Medan, Rabu (12/3).

Djoko mengungkapkan, saat ini jumlah penduduk Indonesia sebanyak 227 juta jiwa . Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,3 persen per tahun, idealnya dalam 25 tahun mendatang jumlah penduduk Indonesia 250 juta jiwa. "Tetapi kalau terjadi baby boomers, penduduk Indonesia 25 tahun mendatang bisa lebih dari 300 juta jiwa," katanya .

Pemerintah lanjut Djoko tak bisa lagi mengendalikan jumlah penduduk melalui program KB yang dimobilisasi secara massal. "Kalau dulu pemerintah menggerakkan orang untuk ber-KB, sekarang kan KB malah jadi komoditas. Masyarakat dengan kesadarannya sendiri menjadi akseptor KB," katanya.

Hanya saja, masyarakat yang secara suka rela menjadi akseptor KB biasanya datang dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Sementara jumlah peserta KB dari kalangan keluarga miskin yang justru masih cukup rendah. "Apalagi hubungan seks bagi keluarga miskin dianggap menjadi salah satu bentuk rekreasi yang paling murah. Kalau ini dibiarkan akan terus menjadi pendorong pertumbuhan penduduk yang tak terkontrol," katanya.

Kesulitan yang membayang jika penduduk Indonesia 25 tahun mendatang mencapai lebih dari 300 juta jiwa adalah persoalan ketahanan pangan. Saat ini saja menurut Djoko, Indonesia dibayangi krisis pangan, apalagi tahun-tahun mendatang saat jumlah penduduk bertambah banyak.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BKKBN Provinsi Sumut Indra Wardhana mengungkapkan, angka kematian ibu saat melahirkan di Sumut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Angka kematian ibu saat melahirkan di Sumut mencapai 320 per 100.000 kelahiran. Jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 307 per 100.000 kelahiran. "Penyebabnya antara lain karena banyak ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun dan di atas usia 40 tahun, serta banyak ibu yang melahirkan lebih dari tujuh kali. Resiko kematian ibu menjadi tinggi, ketika dia melahirkan bayi lebih dari tiga kali," kata Indra.

Menurut Indra, KB bisa menjadi salah satu alternatif untuk menekan angka kematian ibu saat melahirkan. "Problemnya sama, masih banyak keluarga miskin di Sumut yang belum ikut KB . Kesadaran ini yang akan kami gugah ke mereka," katanya.

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau