Wapres Perintahkan Fauzi Kontrol Rusun Kemayoran

Kompas.com - 15/03/2008, 10:54 WIB

JAKARTA, SABTU - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk setiap hari mengontrol pelaksanaan pembangunan rumah susun (rusun) Bandar Kemayoran di lahan eks Bandar Udara Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun terhadap Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf As'yari, Wapres Kalla memerintahkan agar dua hari sekali meninjau pelaksanaan pembangunan rusun tersebut.

Instruksi Wapres Kalla itu disampaikan saat memberikan pengarahan, seusai mendengarkan paparan Fauzi Bowo tentang pembangunan rusun di DKI Jakarta, Bandar Kemayoran, Jakarta, Sabtu (15/3) pagi.

Wapres Kalla merasa jengkel saat meninjau lokasi bakal pembangunan rusun di Bandar Kemayoran, ternyata baru dilakukan pemancangan, sementara keputusan pembangunan rusun di kawasan tersebut sudah setahun dicanangkan. "Pak Gubernur kapan ini selesai? Oke, kalau memang awal tahun 2009, tolong dikontrol setiap hari," ujar Wapres Kalla, yang langsung bertanya kepada Fauzi Bowo.

Wapres yang meninjau hanya dengan baju lengan pendek berwarna putih dan bercelana biru, kemudian meminta Yusuf As'yari yang terlambat sekitar 20 menit datang ke acara peninjauan lokasi rusun di Kemayoran itu. "Bapak harus mengontrol dua hari sekali ya. Jangan datang kalau hanya diundang peresmian kondominium. Bapak itu Menteri Negara Perumahan Rakyat, bukan Menneg Perumahan Elit," tandas Wapres Kalla.

Selanjutnya, Wapres menanyakan kepada Direksi Pengelola dan Pelaksana Pembangunan Kota Baru Kemayoran (DP3KK) apakah perjanjian pelepasan lahan yang semula disewakan kepada swasta sudah dialihkan ke DP3KK bagi pembangunan rusun rakyat? Pelapasan lahan itu agar lahan bakal lokasi rusun semakin luas. "Dari kemarin kok masih diproses-proses terus dan tiga bulan terus. Jadi, kapan MoU-nya ditandatangani? Dua minggu harus sudah selesai ya," pinta Wapres Kalla.

Setelah itu, Wapres Kalla menanyakan siapa swasta yang menyewanya. Kebetulan, Benny, swasta yang menyewa lahan tersebut ada, sehingga Wapres minta segera dilepas. "Ini tanah rakyat, jadi Pak Benny harus melepasnya, ya," kata Wapres.

Saat meninjau lokasi pemancangan, Wapres Kalla juga menanyakan kepada kontraktor kapan alat berat untuk pemancangan itu dipasang di lokasi rusun. Dijawab oleh seorang kontraktor bahwa alat-alat itu sudah lama dipasang. Namun, Wapres tak percaya. Wapres kemudian memanggil kontraktor lainnya dari PT Waskita Karya. Kontraktor itu mengaku bahwa alat-alat berat pemancangan itu baru dua hari berada di lokasi itu. "Coba, kalau saya tidak datang, tentunya tidak segera dibangun," keluh Wapres.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau