Mobil Hibrida Terganjal Regulasi

JAKARTA, SABTU - Meski telah teruji ramah lingkungan dan irit bahan bakar, ternyata tak mudah untuk membawa mobil hibrida masuk ke pasar otomotif Tanah Air. Marketing Communication Toyota Hari Arifianto mengatakan, ada regulasi yang menghambat pemasaran mobil jenis ini di pasar Indonesia. Terutama, mengenai harga jual yang masih jauh di atas kendaraan non hibrida. Padahal, sebenarnya dapat dijual dengan harga yang lebih bersaing.

Hari mencontohkan, Toyota Prius, salah satu produk mobil hibrida yang baru dikenalkan Toyota. Karena masih harus didatangkan dari Jepang, kendaraan ini dibanderol tak kurang dari Rp490 juta. Padahal, bisa saja dijual dengan harga yang tak jauh dari Altis di kisaran Rp 280-290 juta. Kesenjangan harga yang cukup jauh, dinilai menjadi faktor yang menyulitkan untuk melepasnya ke pasar.

"Prius hibrida ini kan kita datangkan dari Jepang. Regulasi pemerintah tentang ini belum kondusif. Kurang kondusifnya, karena kendaraan ini diimpor dari Jepang, sehingga luxury tax-nya cukup tinggi. Kalau dari Jepang nggak ada diskon Asia Free Trade Area. Sehingga harga yang diperoleh estimasinya sekitar 490 juta-an. Tentunya kita merasa ini bukan level harga optimum sebuah Prius untuk dijual secara massal di Indonesia," kata Hari.

Di Indonesia sendiri, Prius baru tersedia 6 unit. Namun tidak untuk dijual umum, melainkan dirotasi untuk di-test drive oleh kalangan pejabat dan selebritis. Untuk mengkampanyekan pentingnya kendaraan hibrida, Toyota telah melakukan safari di beberapa universitas untuk memperkenalkan sistem hibrida ini. Diantaranya ke ITB, UI, ITS dan UGM. Harapannya, bisa memberi dorongan kepada pemerintah untuk menciptakan regulasi yang ramah terhadap kendaraan ramah lingkungan.

"Pentingnya kendaraan hibrida ini ini tidak hanya dari sisi jualan mobil semata. Kalau kita sharing tentang teknologinya ke universitas, akan semakin diketahui bahwa kendaraan ini irit konsumsi bahan bakar. Efeknya, pemerintah bisa mengurangi dana subsidi bahan bakar sehingga bisa dialokasikan untuk yang lebih penting. Misalnya kesehatan dan pendidikan. So far, regulasinya belum berubah. Siapa tau kalau kalangan pendidikan dan masyarakat makin akrab, pemerintah akan tergerak," lanjut Hari.

Ditambahkan Hari, kabar terakhir menyebutkan mobil hibrida bisa dijual dengan harga lebih murah, jika perakitan dilakukan di Indonesia. Namun, untuk perakitan ini masih harus diperhitungkan sisi ekonomisnya. "Kita harus perhitungkan kalau dirakit disini terkait volume atau sisi ekonomis ada berapa banyak kendaraan yang harus dijual. Sehingga, harga perakitannya bisa menutup operasionalnya secara ekonomis," pungkas dia.