Wapres Bantah Tak Jemput Presiden Karena Dilarang

Kompas.com - 21/03/2008, 20:19 WIB

JAKARTA, JUMAT - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla membantah bahwa dia tidak menjemput Presiden dari kunjungan di luar negeri karena dilarang. Kalla mengatakan itu hanya persoalan perubahan aturan protokoler.

Kalla mengatakan ia tidak menjemput karena ada aturan baru protokoler, jika Presiden pulang dari kunjungan ke luar negeri, cukup dijemput oleh musyawarah pimpinan daerah (Muspida) DKI Jakarta. "Cukup yang jemput unsur Muspida dan tak perlu lagi Wapres dan para menteri. Ini sesuai dengan aturan protokol baru jika Presiden jika pulang cukup dijemput Gubernur DKI, Panglima Kodam dan Kapolda," ujar Wapres Kalla, menjawab pertanyaan Kompas dengan pesan layanan singkat (SMS), Jumat (20/3) sore.

Tentang isu yang beredar bahwa Yudhoyono kecewa dan marah akibat Sidang Paripurna DPR menolak calon Gubernur BI yang diajukannya, Wapres Kalla menyatakan tidak benar. Kamis malam, pukul 19.30 WIB di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Presiden Yudhoyono dan rombongan tiba kembali di Tanah Air. Selama 10 hari, Presiden melakukan kunjungan kenegaraan di empat negara seperti Iran, Senegal, Afrika Selatan dan Dubai.

Selama ini, lazimnya, jika Presiden pergi atau pulang dari kunjungan ke luar negeri, Wapres Kalla beserta sejumlah menteri utama, biasanya mengantar dan menjemput. Sebelumnya, menurut sumber Kompas, Rabu (19/3) malam, Wapres dan sejumlah pejabat menteri, disebutkan memang tidak menjemput Presiden karena hari libur.

Ditanya apa alasannya Presiden tak mau dijemput Wapres Kalla dan para pembantunya, sumber itu hanya menyebutkan bahwa alasannya karena hari ini merupakan hari libur nasional. Namun, menurut sumber Kompas lainnya, disebut-sebut bahwa Presiden memang tidak ingin dijemput oleh para pembantunya . Alasannya, Presiden Yudhoyono sekarang ini masih agak kecewa dengan penolakan calon Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Raden Pardede oleh DPR di Komisi XI dan Sidang Paripurna DPR, pekan lalu.

Salah seorang pejabat tinggi yang dihubungi Kompas, Kamis siang tadi, malah terkejut ketika disebutkan bahwa dirinya pasti tidak akan menjemput Presiden. "Kok tahu kalau kita tidak menjemput Presiden? Karena, memang diminta tidak diminta menjemput," papar seorang pejabat tinggi itu, yang siap-siap berangkat ke Bandung.

Dari sumber Kompas yang lain, diperoleh informasi bahwa Rabu siang kemarin, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi telah menghubungi Wapres Kalla dan menyampaikan pesan Presiden agar Wapres bersama sejumlah menteri tidak perlu menjemput Presiden pulang dan mendarat di Bandar Udara Halim.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau