Kemungkinan Terjadi Kekurangan Pangan di Indonesia

Kompas.com - 22/03/2008, 19:44 WIB

BREBES, SABTU - Akibat menurunnya produksi padi di sejumlah wilayah di Indonesia dan mahalnya harga beras dunia, besar kemungkinan terjadi kekurangan pangan di Indonesia. Produksi padi nasional tidak memadai, sementara impor juga sulit dilakukan. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah harus memberikan perhatian serius dan menambah alokasi dana APBN untuk peningkatan produksi pertanian.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Marjono saat panen padi di Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Sabtu (22/3). Panen dilakukan bersama dengan Kelompok Berkah Tani Desa Glonggong, di atas lahan seluas 2.500 meter persegi.

Menurut Marjono, produksi padi nasional saat ini menurun dan tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal itu akibat terjadinya bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu juga kurang berhasilnya Program Peningkatan Beras Nasional atau P2BN, seperti pengadaan benih.

Seharusnya pada bulan Februari, program pengadaan benih selesai dilakukan. Namun hingga saat ini, baru sekitar 60 hingga 70 persen yang terselesaikan. Padahal, musim tanam sudah berlalu.

Marjono mengatakan, kurang berhasilnya program pengadaan benih karena kesalahan sistem. Proses pengadaan diserahkan kepada daerah, dengan cara membagi anggaran yang ada.

Padahal, tidak semua daerah memiliki perusahaan yang mampu menghasilkan benih padi dalam jumlah besar. Beberapa perusahaan penerima tender pengadaan benih bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Akibatnya, benih yang dihasilkan kurang berkualitas. Bahkan, ditemukan benih palsu, seperti terjadi di Sumatera Selatan.

Menurut dia, selain penurunan produksi, saat ini harga beras dunia juga sangat tinggi, melebihi harga di dalam negeri. Sejumlah negara yang memiliki surplus beras juga enggan menjual beras mereka ke pasar dunia, seperti China. Akibatnya, impor beras sulit dilakukan.

Padahal kebutuhan beras di Indonesia, dengan jumlah penduduk 200 juta sangat besar. Akibat kondisi tersebut, kemungkinan terjadinya kekurangan pangan di Indonesia menjadi lebih besar.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah harus mengupayakan peningkatan produksi pertanian dalam negeri, dan tidak mengandalkan impor. Anggaran untuk sektor pertanian harus ditingkatkan. Idealnya, anggaran APBN untuk bidang pertanian mencapai sekitar 10 persen dari total anggaran yang ada.

Saat ini, anggaran APBN untuk sektor pertanian hanya 1,04 persen dari total anggaran yang ada. Padahal, jumlah petani di Indonesia mencapai 44 persen dari total penduduk.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau