BREBES, SABTU - Akibat menurunnya produksi padi di sejumlah wilayah di Indonesia dan mahalnya harga beras dunia, besar kemungkinan terjadi kekurangan pangan di Indonesia. Produksi padi nasional tidak memadai, sementara impor juga sulit dilakukan. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah harus memberikan perhatian serius dan menambah alokasi dana APBN untuk peningkatan produksi pertanian.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Marjono saat panen padi di Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Sabtu (22/3). Panen dilakukan bersama dengan Kelompok Berkah Tani Desa Glonggong, di atas lahan seluas 2.500 meter persegi.
Menurut Marjono, produksi padi nasional saat ini menurun dan tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal itu akibat terjadinya bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu juga kurang berhasilnya Program Peningkatan Beras Nasional atau P2BN, seperti pengadaan benih.
Seharusnya pada bulan Februari, program pengadaan benih selesai dilakukan. Namun hingga saat ini, baru sekitar 60 hingga 70 persen yang terselesaikan. Padahal, musim tanam sudah berlalu.
Marjono mengatakan, kurang berhasilnya program pengadaan benih karena kesalahan sistem. Proses pengadaan diserahkan kepada daerah, dengan cara membagi anggaran yang ada.
Padahal, tidak semua daerah memiliki perusahaan yang mampu menghasilkan benih padi dalam jumlah besar. Beberapa perusahaan penerima tender pengadaan benih bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Akibatnya, benih yang dihasilkan kurang berkualitas. Bahkan, ditemukan benih palsu, seperti terjadi di Sumatera Selatan.
Menurut dia, selain penurunan produksi, saat ini harga beras dunia juga sangat tinggi, melebihi harga di dalam negeri. Sejumlah negara yang memiliki surplus beras juga enggan menjual beras mereka ke pasar dunia, seperti China. Akibatnya, impor beras sulit dilakukan.
Padahal kebutuhan beras di Indonesia, dengan jumlah penduduk 200 juta sangat besar. Akibat kondisi tersebut, kemungkinan terjadinya kekurangan pangan di Indonesia menjadi lebih besar.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah harus mengupayakan peningkatan produksi pertanian dalam negeri, dan tidak mengandalkan impor. Anggaran untuk sektor pertanian harus ditingkatkan. Idealnya, anggaran APBN untuk bidang pertanian mencapai sekitar 10 persen dari total anggaran yang ada.
Saat ini, anggaran APBN untuk sektor pertanian hanya 1,04 persen dari total anggaran yang ada. Padahal, jumlah petani di Indonesia mencapai 44 persen dari total penduduk.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang