Presiden Disarankan Pilih Boediono, Miranda, dan Sri Mulyani

Kompas.com - 22/03/2008, 21:28 WIB

JAKARTA, SABTU-Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis berani memastikan, dirinya bukanlah kandidat yang akan diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu calon Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Burhanuddin Abullah.Meski namanya disebut-sebut oleh kalangan DPR, Emir yang juga kader PDI Perjuangan ini malah menyarankan agar Presiden SBY mengajukan calon lain, Miranda Goeltom, Menko Perekonomian Boediono atau Menkeu Sri Mulyani.

"Tak Mungkin saya jadi Gubernur BI. Bagi saya dan bagi PDI Perjuangan, Gubernur BI ke depan, adalah figur yang sudah dikenal secara nasional maupun internasional, meski ini domainnya Presiden SBY, siapa calon yang akan diajuka nanti ke DPR," kata Emir Moeis kepada Persda Network, Sabtu (22/3).

Selain memiliki kemampuan akademis, reputasi seorang Gubernur Bank Indonesia  di dunia internasional, tak perlu diragukan lagi. Emir kemudian menyatakan pernyataanya bisa saja mengatasnamakan DPP PDI Perjuangan ini kemudian menyebut, nama Boediono, Miranda  dan Sri Mulyani adalah figur yang layak dipertimbangkan oleh Presiden SBY untuk diajukan ke DPR untuk menggantikan Burhanuddin Abdullah. Sedianya, paling lambat tanggal 27 Maret, Presiden SBY sudah harus mengajukan nama baru calon Gubernur BI.

"Yang jelas, nama-nama ini memiliki track record bagus dan sudah dikenal di dunia internasional. Pak Boediono bagus. Ibu Sri Mulyani juga punya reputasi, begitu pula dengan Ibu Miranda Goeltom. Termasuk, bapak Hartadi Sarwono, memiliki reputasi yang bagus pula," urai Emir Moeis.

Boediono, Sri Mulyani maupun Miranda, diakui Emir juga menjadi mitra yang baik bagi DPR selama ini. Namun, dirinya tidak memastikan, apakah bila nama ini diajukan, akan lolos dalam fit and proper test yang akan dilakukan oleh Komisi XI DPR.

"Yang jelas, Pak Boediono dan Sri Mulyani, harus dijamin dulu independensinya.  Dia harus netral, tidak menjadi alat pemerintah atau alat politik bagi siapapun. Nah, dalam fit and profer test yang akan menentukan. Tapi bagi kami, Boediono, Sri Mulyani maupun Miranda, figur yang profesional, bisa mengedepankan independensi, " urainya.

"Secara pribadi, saya merasa mereka-mereka itu adalah figur yang mampu bersikap netral. Biasanya, kalau seseorang yang memiliki kemampuan maupun reputasi, pasti tidak akan punya ketergantungan dengan orang lain, atau siapapun. Paling tidak, mau dipilih, mau tidak ya terserah saja. Tapi jangan sampai nanti dipilih karena merasa ditolong. Kalau begitu, jadinya ya tidak akan bisa independen," paparnya lagi.

Kamis (20/3) malam kemarin, usai mendarat di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memanggil Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, soal kemungkinan pertemuan terkait  pencalonan Gubernur Bank Indonesia paska penolakan DPR, mengingat Boediono merupakan salah satu nama yang disebut-sebut berbagai kalangan sebagai kandidat Gubernur BI yang dinilai paling tepat, belum bisa dipastikan.

"Selama ini, DPR terutama Komisi XI oke-oke saja dengan Pak Boediono, Sri Mulyani, Miranda  maupun Hartadi Sarwono. Cuma saya, tidak bisa pastikan apakah mereka akan bisa diterima apa tidak kalau dijadikan sebagai Gubernur BI. Yang jelas, mereka sudah biasa berkomunikasi dengan DPR," demikian Emir Moeis. (Persda Network/Rahmat Hidayat)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau