SEACEN: Permintaan Domestik Redam Dampak Pelambatan Ekonomi

JAKARTA,SENIN - Para gubernur bank sentral negara-negara Asia Pasifik (SEACEN) menyatakan dampak pelambatan ekonomi dunia akan dapat diredam oleh permintaan domestik dari negera-negara Asia Pasifik. Demikian komunike  pers dari pertemuan Gubernur-Gubernur Bank Sentral Asia Tenggara (SEACEN) ke 43 dan Pertemuan Dewan Gubernur SEACEN ke 27 yang yang berlangsung akhir pekan lalu di Jakarta.

SEACEN menyebutkan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat. Sementara, pertumbuhan ekonomi di AS diperkirakan akan melambat secara lebih tajam seiring dengan berlanjutnya krisis sub-prime. Demikian juga di wilayah Uni Eropa, pertumbuhan ekonomi di 2008 dan 2009 diperkirakan juga akan melambat walaupun masih dalam laju yang moderat dengan diikuti pula oleh prospek inflasi yang lebih tinggi.

Namun SEACEN menegaskan, sampai saat ini dampak krisis keuangan di AS terhadap perekonomian Asia masih terbatas. "Walaupun kawasan Asia akan mendapat imbas dari meningkatnya risiko dalam perekonomian global, dampaknya diperkirakan akan dapat diredam oleh permintaan domestik yang kuat dan peningkatan perdagangan antar negara di Asia," sebut komunike pers.

Pada kesempatan itu para gubernur juga menilai pendalaman sektor keuangan (financial deepening) di negara-negara anggota SEACEN, telah ditandai oleh struktur yang semakin terdiversifikasi,  berkembang dari sistem keuangan yang terpusat pada perbankan menjadi sistem keuangan berdasarkan pasar yang lebih canggih.

Perkembangan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut walaupun dalam turbulensi keuangan internasional sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini. "Lembaga-lembaga keuangan yang lebih kuat dan  risiko yang semakin terdiversifikasi akan dapat memperkuat ketahanan  ekonomi suatu negara terhadap gejolak," sebutnya.

Namun demikian, para gubernur berpendapat, pendalaman sektor keuangan harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah (sequencing) yang tepat. Para bubernur menggarisbawahi adanya risiko ekses likuiditas dan kompleksitas yang berlebihan jika inisiatif pendalaman sektor keuangan dilakukan tanpa adanya kerangka kerja pengawasan yang memadai dan pengaturan yang kuat.