Ekspor Nikel ASP Tanpa Hambatan

SORONG, SENIN - PT Anugerah Surya Pratama (ASP), sebuah perusahaan patungan dalam negeri dan perusahaan asing dengan armada 12 unit kapal telah mengekspor 611 ribu ton tambang nikel ke berbagai negara tanpa hambatan.
  
Data yang dihimpun Antara di Sorong, pada pekan lalu tercatat, PT ASP dalam kegiatannya dengan menggunakan 12 kapal kargo berbendera asing telah mengekspor 611 ribu ton nikel ke berbagai negara.
  
Perusahaan tersebut hanya  mengantongi izin eksplorasi bersama sembilan perusahaan lainnya yang diberikan mantan penjabat bupati Kabupaten Raja Ampat,Markus Wanma dan mantan penjabat Bupati pada masa Pilkada Bupati Raja Ampat 2005, Jack Kapissa (almarhum-red).
  
Selain itu, perusahaan tersebut mengantongi izin eksplorasi dari Gubernur Papua Barat (Irian Jaya Barat-Red) Abraham O.Atururi.  "Semua perusahaan penambang nikel di Kepulauan Raja Ampat mengantongi surat izin  eksploitasi dari mantan penjabat Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat. Tidak satu pun perusahaan yang mengantongi izin dari Menteri Pertambangan dan Sumber Daya Mineral," kata Kuasa Hukum PT.Kawei Sejahtera Minning (KSM), Pieter Ell, Senin (24/3).
   
Penegasan Pieter Ell itu menyikapi kasus penangkapan kapal MV Jen Fing, berbendera Hong Kong oleh Guskamla TNI-AL di peraiaran Kepulauan Raja Ampat pada  3 Maret 2008. Kapal tersebut mengangkut hasil tambang nikel yang ditambang PT.KSM, namun ditangkap kapal patroli Guskamla TNI-AL dengan tuduhan tidak mengantongi izin eksploitasi dan ekspor nikel. 

Kapal patroli Guskamla itu menggiring dua tongkang pengangkut nikel ke  Lanal Bitung, Sulawesi Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
 
Pieter mempertanyakan seberapa besar hasil ekspor PT.ASP sebanyak ratusan ribu ton nikel yang dibayarkan kepada Kantor Bea dan Cukai Kanwil Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat (Papua Barat-red) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 4 Sorong kepada Pemkab Raja Ampat maupun Provinsi Papua Barat.
  
Sementara itu, Kepala Kantor Bea dan Cukai Sorong, Pagyard di Sorong tidak bisa terhubungi karena yang bersangkutan sedang berada di luar Papua Barat.
   
"Penangkapan kapal PT.KSM hanya masalah persaingan bisnis yang tidak sehat, padahal KSM adalah milik pengusaha lokal asli Papua," kata Pieter Ell.
   
Penangkapan kapal MV Jin Feng dengan tuduhan yang tidak beralasan mengakibatkan 350 orang karyawan terancam pemutusan hubungan (PHK) yang dikhawatirkan kelak terjadi konflik yang menyulut pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang lebih serius.