JAKARTA, SENIN - Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) mengadakan rapat koordinasi yang difokuskan pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan implementasi operasional dalam melaksanakan tindakan intensifikasi penanganan flu burung.
Menurut Ketua Komnas FBPI Bayu Krisnamurthi, dalam jumpa pers, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (24/3), wilayah Jabodetabek sangat penting karena 70 persen kasus kematian manusia akibat flu burung terjadi di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Sebanyak 54 persen kasus terjadi di Jabodetabek, dan 63 persen kasus yang berulang (di wilayah sama dalam waktu singkat) terjadi di Jakarta dan Tangerang.
Sejauh ini, Tangerang merupakan daerah dengan angka kasus flu burung sangat tinggi. Bayu menjelaskan, hal ini kemungkinan disebabkan tingginya tingkat kepadatan penduduk, banyak daerah bersanitasi buruk, populasi ayam dan manusia tinggi serta bisa terjadi interaksi atau kontak di satu lokasi, dan ada beragam jenis hewan di dalam satu lokasi. "Potensi lain adalah, Tangerang merupakan daerah lintasan utama perdagangan unggas," ujarnya.
Dari rakor itu diharapkan dapat disinkronkan implementasi operasional dalam melaksanakan agenda sepuluh tindakan intensifikasi penanganan flu burung di Jabodetabek. Pemerintah daerah akan sungguh-sungguh menangani flu burung, terutama dalam merestrukturisasi bisnis unggas. "Penanganan unggas dan manusia akan lebih terkoordinasi," kata Bayu menegaskan.
Selain itu, jajaran pemda akan melakukan pembersihan pasar unggas hidup, membersihkan bagian penjualan unggas hidup di pasar dengan mengusahakan ada satu hari dalam seminggu atau sepuluh hari yang tidak ada penjualan agar bisa dibersihkan. "Transportasi unggas hidup akan diatur," ujarnya menambahkan.
Beberapa langkah lain di antaranya mengusahakan dan menetapkan jadwal pelaksanaan penjualan ayam hanya dalam bentuk daging ayam, dan tidak lagi dalam bentuk ayam hidup. Ayam produk peternakan disembelih atau dibersihkan di tempat pemotongan ayam yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pihaknya akan melanjutkan program membersihkan wilayah pemukiman padat dari ayam yang berkeliaran dan pengandangan ayam.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pada tahun 2010 tidak akan ada lagi unggas hidup masuk ke provinsi itu. Jadi nantinya hanya daging unggas yang masuk dan diperdagangkan di wilayah tersebut. "Kami terus melakukan sosialisasi dan penyadaran terhadap kalangan peternak unggas dan pedagang untuk mendukung program ini," kata Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta Edi Setiarto.
Menurut Edi, pada 2008 pihaknya akan menerapkan proyek-proyek percontohan pembuatan depo penampungan daging ayam. Sekarang di wilayah DKI Jakarta ada lima lokasi rumah pemotongan hewan. "Jumlah ini tidak akan sanggup menampung seluruh daging ayam yang akan diperdagangkan di DKI Jakarta, sehingga perlu dibuat depo-depo penampungan daging unggas di sejumlah lokasi," katanya menambahkan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang