Muhaimin Tolak Mundur

JAKARTA, KAMIS-Kubu Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa tidak ada pencopotan dari jabatan Ketua Umum PKB, tetapi diminta mundur oleh rapat pleno DPP.

Muhaimin dikabarkan akan menolak keputusan tersebut. "Muhaimin tidak dicopot tapi diminta mundur. Tapi, Muhaimin tak akan mundur," kata orang dekat Muhaimin yang enggan disebut namanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Terkait hal itu, Kamis siang , Muhaimin beserta pendukungnya berencana melakukan pertemuan guna membahas keputusan rapat pleno gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz DPP PKB, Rabu (26/3) malam, sekaligus untuk mengumumkan sikap penolakan mereka.

Sebelumnya, mantan ketua DPP PKB Moh Mahfud MD menyatakan, papat pleno DPP PKB yang dihadiri oleh Dewan Syura dan Dewan Tanfidz memutuskan untuk mencopot Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum DPP PKB melalui voting. "Sebanyak 20 orang dari 30 orang yang ikut rapat, saat voting menghendaki Muhaimin mundur," kata Mahfud yang mengaku ikut hadir dalam rapat itu, namun tidak memiliki hak suara karena sudah mundur dari PKB setelah terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahfud, rapat pleno digelar atas permintaan ketua Umum Dewan Syura Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menyikapi laporan yang diterimanya bahwa Muhaimin menginginkan Muktamar Luar Biasa. Mengutip Gus Dur, Mahfud mengatakan,"Permintaan untuk menggelar MLB itu memiliki dua arti, Muhaimin ingin menunjukkan kalau dia kuat, atau sebaliknya mau menyerah."

Muhaimin, kata Mahfud, tentu saja membantah laporan itu, namun Gus Dur tetap tidak percaya dan menyerahkan keputusan pada rapat pleno. Dijelaskannya, ada tiga opsi yang ditawarkan pada saat rapat yakni, setuju MLB digelar, menolak MLB dengan catatan Gus Dur mengendalikan partai secara penuh, dan meminta Muhaimin mundur. Muhaimin dan Gus Dur sendiri tidak memberikan suara dalam rapat pleno tersebut.

Untuk mengatasi krisis kepemimpinan di PKB, Mahfud MD menyatakan PKB harus menggelar MLB guna menentukan pengganti Muhaimin Iskandar. "Sesuai Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga PKB, pengganti pejabat hasil muktamar hanya dibisa dipilih melalui muktamar juga. Intinya harus ada MLB," kata Mahfud.(ANT/ROY)