BANTUL, JUMAT - Sekitar 10 persen wilayah Bantul ternyata masih belum teraliri listrik, terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti Dlingo dan Pandak. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan ikut turun tangan untuk membiayai investasi pemasangan listrik di daerah-daerah tersebut.
Supervisor Penertiban Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bantul Suparman, Jumat (28/3) mengatakan, mahalnya investasi di daerah yang belum teraliri listrik karena PLN harus membangun jaringan, dan memasang travo. Padahal jumlah pelanggannya sedikit. "Jadi antara investasi dengan pendapatan tidak imbang. Karenanya butuh peranan dari Pemkab, " katanya.
Menurut Suparman, masyarakat di daerah yang belum teraliri listrik bisa mengajukan permohonan ke Pemkab. Permohonan itu kemudian akan dikonsultasikan dengan PLN. Memang PLN sudah mentargetkan semua daerah akan teraliri listrik pada tahun 2020. "Namun tanpa bantuan Pemkab, cita-cita itu akan sulit tercapai," katanya.
Saat ini PLN Bantul melayani sekitar 130.000 pelanggan. Selain melayani listrik rumah tangga, PLN juga menyediakan layanan Penerangan Jalan Umum (PJU). Ad sekitar 1.000 titik PJU yang tersebar 17 kecamatan. "Kami tengah mensurvei kemungkinan untuk menambah PJU, karena permintaan dari masyarakat cukup tinggi, " katanya.
Untuk PJU, PLN membebankan biaya 8 persen dari biaya rekening bulanan. Penambahan beban inilah yang membuat masyarakat menuntut PLN dan pemerintah memperbanyak PJU, karean mereka merasa sudah membayar iuran.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rembug Warga Peduli Anggaran (Rewang) terhadap 432 responden keluarga miskin, sekitar 64 persen diantaranya menyatakan tidak mengakses pelayanan PJU atau tidak mendapatkan penerangan jalan di sekitar tempat tinggalnya.(ENY)
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang