Wapres Minta Dibuat Sistem yang Modern untuk Angkutan CPO

Kompas.com - 29/03/2008, 13:44 WIB

Laporan wartawan Kompas Suhartono 

MEDAN, SABTU-Wakil Presiden Muhammmad Jusuf Kalla meminta manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) bersama dengan Administrasi Pelabuhan (Adpel) Belawan, Sumatera Utara, Sabtu (29/3), untuk segera membuat sistem administrasi angkutan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Sistem administrasi itu harus dirancang dengan teknologi yang tinggi dan terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan lain seperti Dumai dan di Pulau Batam. Juga terkoneksi dengan dinas-dinas lain seperti bea dan cukai. Tujuannya, agar memudahkan dan meningkatkan arus barang angkutan CPO, yang bisa mendatangkan devisa yang besar.

Permintaan Wapres Kalla disampaikan saat melakukan peninjauan ke areal kontainer Pelabuhan Belawan, Medan, Sumut, Sabtu siang. Hadir dalam peninjauan itu Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal serta Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Direktur Utama PT Pelindo 1 Prayitno dan Adpel Belawan Jimmi Niki Juluw dan sejumlah pejabat lainnya.

"Ajaklah pengusaha-pengusaha besar yang mampu membuat sistem angkutan CPO itu untuk bersama-sama agar arus angkutan CPO berjalan lancar dan baik, sehingga bisa mendatangkan keteraturan dan devisa bagi negara. Dengan sistem teknologi yang canggih, akan mudah dikontrolnya," ujar Wapres.

Prayitno kemudian mengatakan bahwa Pelindo I memang tengah merancang induk bagi sistem yang ada. Namun, Kalla mengingatkan agar jangan lupa membuat sistem administrasi yang terkoneksi dengan kontrol yang baik. Sebelumnya, dalam pemaparan yang dilakukan Jimmi Niki Juluw di ruang rapat Kantor Pelabuhan Belawan,

Wapres mendukung pengembangan areal pelabuhan melalui reklamasi dan pengaturan alur pelayaran yang kerap berubah karena terjadinya pendangkalan setiap tahunnya setinggi 1,5 meter yang akan dilakukan oleh Pelindo dan Adpel Belawan. Namun, dananya jangan dari APBN. "Pemerintah tidak punya uang. Buat proposal dan ajukan ke Bank Mandiri untuk pendanaannya. Itu (pengebmangan) akan baguslah jika dilakukan dan bisa menopang arus angkutan barang masuk dan keluar Belawan," lanjut Kalla.

Jimmi sebelumnya menyatakan, selain akan melakukan reklamasi bagi perluasan kawasan pelabuhan, pihaknya terus mengatasi masalah utama, yaitu perubahan alur pelayaran akibat pendangkalan. Pendangkalan di pelabuhan, dinilai sebagai suatu yang serius, mengingat kawasan pelabuhan berada di muara sungai Deli yang membawa lumpur dan sampah yang cukup tinggi dari kawasan pemukiman di Kota Medan. Belawan termasuk salah satu pelabuhan besar di kawasan Barat, yang selama ini dapat menampung lebih dari 600.000 kontainer untuk angkutan ekspor dan angkutan antarpulau. (HAR)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau