Dubes Belanda: Tuntutan Hizbut Tahrir Salah Alamat

JAKARTA, SELASA- Duta Besar Belanda Nikolaos Van Dem mengatakan tuntutan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam kasus film "Fitna" salah alamat. Seharusnya, tuntutan itu langsung dialamatkan ke Geert Wilders sendiri atau kepada partainya. Demikian disampaikan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto usai diterima duta besar Belanda di Kedutaan Besar Belanda, Kuningan, Jakarta, Selasa (1/4).

Menanggapi pernyataan duta besar Belanda itu, Muhammad beserta enam perwakilan Hizbut Tahrir lainnya menegaskan bahwa pemerintah Belanda tidak boleh mengelak dari tanggung jawab yang dibuat warga negaranya itu. "Kami membantah pernyataan duta besar, kami katakan anda tidak bisa mengelak dengan cara seperti ini karena Wilders adalah warga negara anda, dan anda punya otoritas untuk mencegah dan menghukum warga negara yang melakukan penghinaan," ujarnya.

Menurut Muhammad, setelah berdiskusi, duta besar Belanda berjanji akan menyampaikan protes Hizbut Tahrir kepada pemerintah Belanda. Ditanya apakah ia puas dengan hasil ini, Muhammad menjawab, " Tidak puas, kami tetap menuntut Widers dituntut seberat-beratnya dan penghinaan terhadap Islam tidak terjadi lagi," katanya.

Jika Pemerintah tidak menghukum Wilders, kata Muhammad , maka kondisi itu akan menjadi preseden buruk dan bukti bahwa Pemerintah Belanda tidak tegas. " Ketidaktegasan ini dapat membuat penghinaan terhadap Islam bisa terjadi lagi. Maka jangan salahkan jika besok umat Islam akan bertindak sesuai dengan suara hatinya," tegasnya.

Peserta aksi protes film Fitna yang dimulai sekitar pukul 11.00, saat ini sudah membubarkan diri, lalu lintas normal kembali.