Sri Mulyani Diminta Tetap Menjadi Menkeu

Kompas.com - 01/04/2008, 13:30 WIB

Laporan wartawan Kompas Orin Basuki

JAKARTA, SELASA - Kalangan DPR berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap mempertahankan Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan dan tidak mencalonkannya sebagai Gubernur Bank Indonesia atau BI. Itu disebabkan pekerjaan yang menjadi beban Sri Mulyani masih sangat berat dan belum tentu bisa diselesaikan oleh orang lain. Pekerjaan utamanya saat ini adalah membongkar keboborkan di Departemen Keuangan melalui program Reformasi Birokrasi.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR (mitra pemerintah yang menjalankan uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI) Endin AJ Soefihara di Jakarta, Selasa (1/4).

Menurut Endin, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan salah satu dari Sri Mulyani atau Menko Perekonomia Boediono untuk menjadi Gubernur BI, maka jabatan Menko tidak boleh dijabat oleh salah satu dari mereka. Jika Boediono yang dicalonkan, maka pemerintah harus mencari orang lain yang menggantikannya. "Harus ada menko baru," ujarnya.

Figur Sri Mulyani sendiri, ujar Endin, masih sangat dibutuhkan di Departemen Keuangan. Itu disebabkan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan masih berlangsung.

"Jika proses reformasi itu ditinggalkan, maka perbaikan di Departemen Keuangan akan terputus. Bisa kacau lagi jika posisi menteri keuangan diganti orang lain," ujar Endin.

 

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau