Kota Atambua Lumpuh
ATAMBUA, SELASA - Aktivitas masyarakat di kota Atambua, Ibukota Kabupaten Belu, NTT, lumpuh akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan warga Belu eks Provinsi Timor Timur di Gedung DPRD dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Belu, Selasa, sejak pukul 10.00 WIT.
Akibat aksi tersebut, toko-toko di pasar tidak satu pun yang buka, demikian pula aktivitas perkantoran baik swasta maupun pemerintah menjadi terganggu karena pegawainya tidak masuk kantor.
Massa yang sebelumnya sempat melakukan aksi bakar ban serta lempar batu di Kantor Dinas Sosial Belu, pada siang hari berangsur-angsur membubarkan diri dan sebagian lainnya memilih kembali ke Gedung DPRD Belu yang menjadi titik pusat aksi unjuk rasa.
Para pengunjukrasa mengatasnamakan "Forum Kemanusiaan WNI Eks Timor Timur Korban Keputusan Politik" di bawah pimpinan Ketua Umum, Carlos de Araujo Brito, dan Sekjen Matheus Guedes.
Dalam tuntutannya, warga Belu eks Timtim itu menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pemberian bantuan dana reintegrasi bagi korban bencana sosial eks Timtim sebesar Rp4 juta per kepala keluarga (KK). Mereka tidak puas karena bantuan itu hanya diberikan kepada 1.500 KK di Kabupaten Belu, padahal berdasarkan data mereka, warga eks Timtim di Belu berjumlah sekitar 16.400 KK.
Di DPRD Belu, massa yang sempat menyandera Wakil Bupati Belu Gregorius Maubili Fernandez dan Wakil Ketua DPRD Belu Ludovicus Taolin, akhirnya melunak dengan memberi kesempatan Wakil Bupati untuk memberi penjelasan secara terbuka kepada massa pengunjuk rasa.
Petugas kepolisian juga telah memasang barikade kawat berduri di Gedung DPRD serta menyiagakan kendaraan Water Canon dan mobil pemadam kebakaran.
Jumlah petugas pun diperkuat dengan penambahan satu kompi pasukan brimob serta dua pleton pasukan pengendalian massa (Dalmas) dari Polda Kupang.
Kapolres Belu AKBP Mulyadi Karni mengatakan, selain mengamankan Gedung DPRD dan Kantor Dinas Sosial, pihaknya juga telah mengamankan titik-titik vital lainnya di Atambua seperti Kantor Bupati Belu, pasar, beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta kantor-kantor publik yang lain. (ANT)
