"Tidak mungkin." Itulah jawaban seorang pedagang cakue asal Cirebon, Galuh, saat Kompas.com bertanya mengenai konversi minyak tanah ke gas yang digalakkan pemerintah saat ini. Apalagi, Selasa (1/4) kemarin merupakan hari terakhir pemerintah memberikan subsidi minyak tanah untuk mendukung program konversi tersebut.
Galuh takut, tabung gas akan meledak jika dia menggunakannya saat berdagang. Maklum saja, sehari-hari Galuh harus berkutat dengan teriknya matahari di jalanan ibu kota Jakarta. Jika tidak, asap tidak akan mengepul dari dapurnya.Setiap hari, Galuh harus berjalan, paling tidak tiga kilometer sehari dari rumahnya di daerah Senen Jakarta. Gerobak kecil berwarna putih didorong mengikuti langkah kakinya. Panasnya suhu di Jakarta seakan menjadi sahabat Galuh dalam mencari nafkah.
"Bagaimana jika saya membawa tabung gas di bawah terik matahari seperti ini. Apalagi sekarang cuaca begini. Takut! Kalau ada apa-apa bagaimana? Jadi, konversi tidak mungkin bagi saya," ujarnya, Selasa (1/4).
Hal inilah yang membulatkan tekatnya untuk tidak beralih ke elpiji. Keadaan, lanjut Galuh, yang membuat dirinya memilih jalan ini. Oleh karena itu, tak ada jalan lain selain menaikkan harga jual cakue dagangannya jika akhirnya dia harus membeli minyak tanah seharga Rp8.000 per liter. Padahal, dalam satu hari, Galuh bisa menghabiskan dua hingga tiga liter minyak tanah. Berarti dia harus menyisihkan pendapatannya Rp16.000-Rp24.000 per hari untuk membeli minyak tanah. Belum lagi harga minyak goreng yang turut melambung. Saat harga minyak tanah mencapai Rp6.500 per liter, dia menjual cakuenya dengan harga Rp500 per buah.
"Lalu saya harus jual berapa lagi? Kan yang beli anak-anak sekolah. Kalau saya naikin, mereka sepertinya enggan beli. Kalau tidak, saya harus memperkecil ukuran cakue," katanya bingung.Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rudi Anggoro (24), tukang gorengan di Jalan Salam Jakarta. Dia mengatakan khawatir terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan saat harus menggati kompor minyak tanahnya dengan kompor gas."Lagi pula, itu berarti saya juga harus mengubah ukuran gendongan saya. Kompor gasnya saja sudah segedhe itu kan, enggak cukup kalau ditaruh di sini. Biaya lagi donk. Udah deh, enggak apa-apa. Saya milih antre di pom bensin aja," ungkapnya.
Dia mengaku selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Dia juga mengaku tidak mendapat jatah pembagian kompor gas gratis dari pemerintah. Bapak seorang anak itu berharap pemerintah dapat menjelaskan bagaimana cara dan dampak dari penggunaan kompor gas.(BOB)
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang