Ketua DPR: Kunjungan ke London, Jangan Dipolitisasi

JAKARTA, JUMAT - Ketua DPR Agung Laksono meminta agar kepergian sejumlah anggota dewan ke London dan New York atas undangan Bank Indonesia (BI), jangan dipolitisasi. Apalagi, jika masalah tersebut justru membuat suasana gaduh di DPR. Namun, Agung menegaskan akan melakukan klarifikasi dan penelitian atas hal tersebut.

"Perlu diteliti masalah itu. Persoalannya saya kira jangan cepat melakukan vonis sebelum ada bukti benar atau tidaknya. Apalagi mereka yang diundang tidak tahu bagaimana status yang mengundang. Saya berharap jangan ada politisasi. Apakah ini ada maksud membuat suasana gaduh di DPR, dan mendiskreditkan seolah-olah melakukan kesalahan itu, padahal belum tentu," papar Agung, Jumat (4/4).

Ia juga meminta kepada pihak manapun yang mengindikasi adanya pelanggaran yang dilakukan anggota dewan, agar jangan mempublikasikannya terlebih dahulu, sebelum ada klarifikasi. "Karena akan menimbulkan salah persepsi pada publik. Saya juga menyatakan penyesalan atas cara-cara seperti itu. Tidak jauh dari pembunuhan karakter terhadap suatu lembaga. Kalau memang salah, kita tidak akan melindungi anggota yang melanggar hukum, apalagi yang melanggar kode etik. Tapi kalau tidak, ya jangan divonis dan dipublikasikan dulu," lanjut dia.

Mengenai keinginan Badan Kehormatan (BK) DPR untuk bertemu dengan pimpinan dewan guna membahas hal ini, Agung menyatakan tak berkeberatan dan siap untuk melakukan rapat konsultasi. Bagaimanapun juga, hal ini akan ditindaklanjuti.

"Kalau memang nyata-nyata itu ada double account, artinya dibiayai DPR juga dibiayai eksekutif, karena sumber dananya sama yaitu uang negara, perlu dilakukan cek dan ricek. Pimpinan BI perlu memberitahukan kepada pimpinan dewan," kata Agung.

Beberapa hari lalu, mencuat dugaan 4 orang anggota DPR melakukan kunjungan ke London atas undangan BI, setelah menyelesaikan pembahasan RUU Mata Uang. Dalam kunjungan tersebut, masing-masing mendapatkan uang saku yang besarnya mencapai Rp130 juta per orang. (ING)