Nasib Nelayan Masih Sebatas Jargon Kampanye

BEBERAPA perahu milik nelayan di Desa Bondet dan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memasang sejumlah bendera partai politik di ujung perahu. Itulah sisa-sisa bendera parpol yang dipasang bertahun-tahun. Kini bendera parpol itu kusut dan warnanya memudar.

Biasanya, menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), perkampungan nelayan akan lebih sering dikunjungi pejabat, tim sukses, atau calon pemimpin daerah. Seperti saat ini, saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar, para calon kepala daerah itu mencoba mencari simpati nelayan dengan berbagai jalan, mulai dari membagikan stiker, kaus, hingga janji meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Jumlah nelayan di Jabar terbilang banyak, mencapai 15.905 kepala keluarga (KK). Jumlah terbanyak tersebar di sepanjang pesisir pantai utara (pantura) Jabar, yaitu 11.578 KK atau 72 persen dari total rumah tangga nelayan. Sisanya ada di sepanjang pantai selatan Jabar, mulai dari Kabupaten Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, dan Sukabumi. Jumlahnya mencapai 4.300 KK.

Jumlah nelayan terbanyak terdapat di Kabupaten Cirebon (5.026 KK) dan di Kabupaten Indramayu (4.271 KK). ”Jumlah nelayan di Indramayu itu banyak sekali. Di Kecamatan Kandanghaur, jumlah nelayannya (bukan keluarga nelayan) mencapai 7.000 orang,” kata Kepala Instalasi Pelabuhan Eretan Maman Lukman, pekan lalu.

Boleh dikatakan, nelayan merupakan salah satu ”pasar suara” yang patut diperhitungkan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar tahun 2008. Sebab, dengan asumsi satu keluarga nelayan terdiri dari empat orang, setidaknya akan ada 63.000 suara dari ranah masyarakat nelayan. Tak heranlah jika nelayan menjadi obyek kampanye yang suaranya patut diperebutkan.

Juri Pranoto, nelayan yang lahir dari keluarga nelayan, mengakui hal itu. Menjelang pilkada, tim sukses dari salah satu calon kepala daerah pernah datang menjanjikan perbaikan nasib jika memilih mereka. Tetapi, di mata nelayan seperti dia, para calon kepala daerah itu belum ada kesungguhan untuk memerhatikan nelayan jika mereka terpilih.

Hal serupa juga dikeluhkan Slamet, nelayan dari Cangkol, Kota Cirebon. Menurut dia, sampai sekarang, tak ada satu pun calon gubernur yang datang mengunjungi nelayan di Cirebon. ”Ada yang pernah datang ke kota dan menjanjikan kehidupan lebih baik bagi nelayan. Tetapi, bertemunya tidak dengan nelayan dan juga tidak di perkampungan nelayan,” katanya lagi.

Tak perhatian

Warno (52), nelayan di Gebang Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, menyesalkan sikap pemerintah yang selama ini kurang perhatian terhadap nelayan. Padahal, nelayan mempunyai peran besar di Jabar selain petani di sektor pertanian. Kurangnya perhatian pemerintah, kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan sampai ke pusat, terlihat dari sudah tak ada lagi pelatihan keterampilan untuk nelayan saat ini.

”Dulu pendidikan keterampilan untuk nelayan itu ada. Kami diajari keterampilan mengolah ikan, menggunakan jaring yang benar, cara menangkap ikan, pengawetan ikan, juga navigasi di laut. Sekarang tidak ada lagi, padahal nelayan masih butuh,” kata Warno.

Masalah klasik nelayan, seperti belitan utang yang tak (akan) pernah lepas dari bakul atau tengkulak, penggunaan arad atau pukat harimau, dan kerusakan lingkungan pantai juga kurang diperhatikan pemerintah. Bahkan, tempat pelelangan ikan (TPI) yang menjadi benteng terakhir nelayan mendapatkan harga jual tangkapan yang pantas pun tak berfungsi optimal.

”Dari enam TPI yang ada di Cirebon, seperti di Gebang, Ender, Mundu, Bandengan, Samadikun, dan Bondet, tidak ada yang berfungsi. Kebanyakan nelayan tetap jual ke bakul dengan sistem timbang lelang,” ujar Warno.

Menurut Iskandar (60), nelayan di Eretan, Kabupaten Indramayu, yang juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, meski Pemerintah Provinsi Jabar memiliki peraturan daerah (perda) yang bagus untuk nelayan, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2005, implementasinya di lapangan sangat jauh panggang dari api. Perda tentang penyelenggaraan dan retribusi TPI itu tidak dijalankan dengan semestinya. Padahal, dengan membayar retribusi sebesar 3 persen dari hasil tangkapnya, nelayan berhak mendapat asuransi dan bantuan saat masa paceklik.

”Nelayan hanya dibuat sebagai nama untuk membuat program pemda, tapi realisasinya hanya formalitas dan omong kosong. Lewat pilkada ini, dan untuk gubernur yang baru nanti, kiranya lebih memikirkan secara obyektif masalah nelayan,” ujar Iskandar.

Permintaan nelayan sebenarnya tidak muluk-muluk kepada siapa pun pemimpin Jabar yang nantinya terpilih. Harapannya, gubernur dan wakil gubernur bisa mengurangi beban nelayan, juga memberi jaminan keamanan. Sementara, menurut Iskandar, permasalahan abrasi dan pengawasan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan harus diutamakan. Karena jika tidak, dalam lima tahun lagi, produksi ikan pasti akan menurun.

Maman menambahkan, sebaiknya solusi yang dibuat pemerintah itu dilakukan dengan melibatkan para nelayan atau pelaku yang benar-benar tahu kondisi buruh nelayan. ”Yang penting, bantuan untuk nelayan itu jangan salah alamat lagi. Satu lagi, birokrasinya tidak merugikan nelayan,” kata Maman, penuh sindiran.(THT/NIT)

Sumber: Kompas (4/4/08) Halaman 5