Diplomasi Internasional untuk Tanggulangi Flu Burung

DEPOK, SENIN - Penyebaran virus flu burung baik pada unggas dan manusia di sejumlah negara terus bermunculan. Jika penanganan penyebaran flu burung lamban, maka ancaman pandemi influenza akan kian nyata. Untuk itu, diplomasi bidang kesehatan di kancah internasional sangat diperlukan demi menciptakan mekanisme penanggulangan flu burung yang adil dan transparan.

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam kuliah umum bertema Avian Diplomacy: Facing teh Challenges of Technology and Global Capitalism , di hadapan para mahasiswa di auditorium Bumiputera, kampus FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Dalam acara itu, Menkes juga memaparkan secara ringkas mengenai isi buku karyanya berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung.

Ia menjelaskan, di tengah upaya mencari obat flu burung dengan alasan penentuan diagnosis, Badan Kesehatan Dunia memerintahkan negara di mana ditemukan kasus flu burung pada manusia untuk mengirim sampel virus tersebut ke laboratorium rujukan WHO. Pada kenyataannya, sampel virus itu malah digunakan untuk kepentingan komersial oleh perusahaan farmasi tanpa se pengetahuan Pemerintah Indonesia.

Terkait hal itu, pihaknya memutuskan menghentikan pengiriman sampel virus hingga WHO mengubah mekanisme pengiriman sampel virus yang adil dan transparan. Dengan mekanisme yang lama, negara pengirim sampel virus tidak mendapat manfaat apa pun ketika sampel virus itu dijadikan kandidat vaksin oleh perusahaan farmasi dari negara-negara maju. Bahkan, mereka harus membeli vaksin atau obat dengan harga sangat mahal.

Maka dari itu, pihaknya menuntut agar mekanisme pengiriman sampel virus menggunakan perjanjian transfer bahan (MTA). Negara pengirim juga berhak mendapat manfaat baik berupa transfer teknologi maupun kemudahan mendapat vaksin dengan harga murah. "Dengan diplomasi bidang kesehatan yang baik, maka mekanisme pengiriman sampel virus yang telah berjalan selama puluhan tahun dan sangat merugikan negara-negara berkembang bisa diubah," ujarnya.

Diplomasi internasional sangat penting dalam upaya mewujudkan pemberantasan penyakit menular berpotensi wabah termasuk penyakit zoonosis. Agar perubahan mekanisme pengiriman sampel virus itu bisa berkelanjutan, maka kini setiap sampel virus yang dikirim telah menggunakan MTA. "Tanpa adanya perjanjian antara negara pengirim dengan lembaga penerima, maka Indonesia tidak akan mengirim sampel virus. Perubahan ini juga berlaku secara internasional," kata Fadilah. (EVY)