LSM: Hentikan Pertambangan di Rajaampat

KAIMANA, SELASA  – Forum Kerjasama LSM Regio Kepala Burung Papua mendesak agar seluruh aktivitas eksploitasi kekayaan alam, khususnya pertambangan di Rajaampat Papua Barat dihentikan. Ini didorong terjadinya tumpang-tindih pengelolaan pertambangan di kabupaten bahari itu yang berimbas pada terganggunya tatanan sosial masyarakat Rajaampat karena kepentingan-kepentingan elit.

Koordinator Forum Kerjasama LSM Regio Kepala Burung, Ronny Dimara, Selasa (8/4) di Sorong, menjelaskan desakan ini dibuat untuk menghindari perluasan masalah ke soal politik yang dapat berimplikasi pada masyarakat Rajaampat.

Lebih jauh, ia berharap konsep Rajaampat sebagai kabupaten Bahari ditinjau kembali dengan memberi prioritas kepada sektor kelautan dan perikanan serta ekowisata yang memberi manfaat langsung dan kontinu kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Saat ini di Rajaampat terdapat 16 perusahaan pertambangan nikel yang mendapatkan izin pertambangan dan tiga diantaranya telah beroperasi. Salah satunya, Perusahaan PT Kawei Mining Sejahtera (KMS) yang dipimpin langsung pemiliknya, Daniel Daat pernah mempresentasikan analisa mengenai dampak lingkungan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Papua Barat di Manokwari.

Aktivitas pertambangan PT KMS ini disoroti Dewan Adat Papua Wilayah Kepala Burung. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Kepala Burung Barnabas Mandacan, saat itu,  menilai pertambangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini belum mendapatkan persetujuan lembaga adat.

Selain itu, juga terjadi tumpang tindih perizinan PT KMS antara Pemkab Rajaampat dan Pemprov Papua Barat yang masing-masing merasa pihak paling berhak mengeluarkan izin. Persoalan semakin meruncing ketika Pemkab Rajaampat melaporkan KMS ke Mabes Polri. Hingga kini, polisi masih menyelidiki permasalahan yang melibatkan pejabat elit di tanah Papua itu.

Dengan latar belakang ini, Forum Kerjasama LSM Se-Kepala Burung mendesak agar seluruh aktivitas pertambangan dihentikan. ”Semua pejabat sebaiknya duduk bersama sebagai orang Papua untuk menata kembali semua regulasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara arif dan bijaksana tanpa mengabaikan hak-hak dasar masyarakat setempat,” ujar Koordinator Robby Dimara yang didukung sembilan LSM di Kepala Burung Papua.