Regulasi Kepemilikan Rusunami Akan Diperketat

Laporan wartawan Kompas Haryo Damardono  

JAKARTA, KAMIS-Kementerian Negara Perumahan Rakyat akan membuat aturan-aturan kepemilikan rusunami secara lebih ketat. Aturan dibuat agar kepemilikan rusunami jatuh ke tangan yang berhak, yakni masyarakat lapisan menengah bawah.  

"Sekarang kita bangun dahulu rusunami, setelah berdiri maka sambil ber jalan aturan-aturan yang ada mengenai rusunami akan diperketat," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asyary, Kamis (10/4), saat membuka Pameran Hunian Bersubsidi 2008, di Balai Kartini, Jakarta

Yusuf mengatakan, sangat berharap konsumen rusunami adalah masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 4,5 juta. Tetapi, Kemenpera memang tidak dapat begitu saja menyaring calon pembeli rusunami. Dia menegaskan, pihak perbankan yang seharusnya lebih kompeten untuk menyaring pembeli.

Kompetensi Kemenpera, kata Yusuf, lebih kepada tata guna suatu lahan. Di Rawa Sari misalnya, lobi Kemenpera berhasil mengubah peruntukan lahan dari ruang pajang mobil menjadi calon lokasi pembangunan rusunami.

Menurut Yusuf, keberadaan Persatuan Penghuni Rumah Susun atau PPRS, dapat pula dibe rdayakan untuk melacak penyimpangan kepemilikan di rusunami. "Bila ada pemindahan kepemilikan walau belum lima tahun, atau ada seorang pemilik yang mempunyai banyak unit, dapat dilaporkan ke Pemda dengan tembusan ke Kemenpera," kata dia.

Menpera mengatakan, sah-sah saja bila PPRS mengawasi warga, sebab tidak lembaga itu berfungsi tidak ubahnya Rukun Tetangga. Hanya saja bila RT untuk landed house, sementara PPRS untuk bangunan vertikal. Fungsi pengawasan RT seperti wajib lapor bagi tamu, seharusnya juga dapat diberlakukan PPRS.

Direktur Kredit Bank Tabungan Negara Purwadi mengatakan, hingga pekan in i, pengajuan kredit pemilikan apartemen untuk rusunami telah mencapai 5.000 unit. "Kami sudah menyetujui sebanyak 2.000 unit, dari permohonan yang masuk," kata dia.