Batalkan Kontrak PLN dengan Pemasok Swasta

JAKARTA, MINGGU -  Kontrak Perusahaan Listrik Negara senilai Rp 24,7 triliun dengan perusahaan pemasok solar dan batubara dari perusahaan swasta bahkan ada swasta asing harus dibatalkan. Pasalnya, kontrak ini hanya menguntungkan pihak swasta bahkan pihak asing. Padahal, negara ini juga mempunyai BUMN yang bisa memasok solar dan batubara.

"Kan kita punya BUMN tambang dan Migas, kita punya menteri ESDM, BUMN, Keuangan, Perdagangan, bahkan Presiden kok tidak bisa mensinergikan antar perusahaan negara, sehingga yang menikmati keuntungan dari pasokan ini kalangan swata bahkan ada swasta asing," ujar anggota DPD Jakarta Marwan Batubara di Jakarta, Minggu (13/4).

Kalau harga yang ditetapkan BUMN dianggap PLN terlalu mahal, pertanyaannya, apakah BUMN tambang itu bisa begitu independennya dalam menetapkan harga. Bukankah yang jadi komisarisnya berasal dari pemerintah/eksekutif juga. "Apakah mereka para komisaris itu lumpuh, budek dan bisu. Atau ada kekuatan mafia yang mengatur harga yang tidak bisa tersentuh pemerintah. Apakah menteri-menteri itu sudah tidak berdaya dan negara ini sudah tidak berdaulat. Atau Presiden SBY tidak bisa berkutik? Atau ini bentuk KKN baru? " ujar Marwan.

Menurut dia, seluruh elemen bangsa ini harusnya mau mengutamakan kepentingan negara, rakyat miskin, dan keuangan negara yang sekarang sedang sekarat. Bukankah jika deviden BUMN meningkat, defisit bisa berkurang. Apalagi, ditengah rencana utang baru yang mencapai Rp 170 triliun, harusnya bisa dikurangi.

"Ataukah kondisi seperti ini malah supaya ada alasan untuk menjual BUMN itu," ujarnya. Menurut Marwan, antar BUMN seharusnya bisa melakukan sinergi antar perusahaan negara seperti Indonesia incorporated. "Kita juga punya pemerintahan yang sah, kok terus saja dibodohi. Perdagangan semacam ini, seharusnya bisa menjadi pendapatan negara/BUMN. Kenyataannya malah dinikmati oleh swasta, bahkan ada pula swasta asing," ujarnya.