Hingga Lebih 1.000 Tentara Irak Dukung Milisi

BAGHDAD, SENIN - Pemerintah Irak meningkatkan tekanannya terhadap ulama Syiah anti-Amerika Muqtada al-Sadr dengan menyetujui rancangan legislasi yang melarang partai politik milisi untuk mengambil bagian dalam pemilihan kepala daerah. Muqtada al-Sadr yang memimpin milisi terbesar di Irak, Tentara Mahdi, telah ditekan oleh Perdana Menteri Nouri al-Maliki, agar membubarkan gerakan milisinya tersebut atau menghadapi keterisoliran politik.

Dalam sebuah langkah baru, pemerintah Irak berupaya menghentikan aliran dana ke kelompok milisi dengan menyita pusat distribusi minyak dan penyulingan serta stasiun pengisian bahan bakar swasta maupun milik negara yang dikuasai oleh milisi.

Kegagalan pasukan pemerintah merebut kota Basra di Irak Selatan meskipun lebih unggul dalam jumlah personil dan persenjataan merupakan tamparan besar bagi al-Maliki.  Nouri al-Maliki telah mengeluarkan perintah penumpasan milisi dan secara langsung mengawasi operasi tersebut pada minggu pertama.

Kegagalan itu juga menimbulkan pertanyaan apakah polisi dan tentara Irak yang sebagian besar menganut aliran Syiah dapat berkonfrontasi dengan milisi Syiah. Milisi tersebut diantaranya juga mencakup kelompok khusus dukungan Iran yang dinilai oleh pusat komando militer AS di Timur Tengah sebagai ancaman besar terhadap demokrasi Irak.

Pemerintah Irak menegakkan kedisplinan di kalangan pasukan keamanannya dengan memecat 1.300 tentara dan polisi yang melakukan desersi selama berlangsung pertempuran melawan milisi Syiah di Basra. Lebih dari 1.000 personil pasukan keamanan termasuk batalyon infantri menolak untuk bertempur melawan milisi yang berjumlah lebih kecil walaupun mendapatkan dukungan artileri dan udara dari pasukan AS dan Inggris.  Bahkan beberapa personil keamanan tersebut diantaranya bergabung dengan milisi dan menyerahkan kendaraan tempur serta persenjataan mereka ke pihak milisi. (AP)