Depkum dan HAM Wajib Terima PKB Gus Dur

JAKARTA, RABU - Departemen Hukum dan HAM (DepkumHAM) menegaskan masih mengakui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi lama (versi Muktamar Semarang). Di mana, masih tercantum nama Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Dewan Tanfidz.

Namun, PKB pro Gus Dur menegaskan bahwa dalam tujuh hari ke depan, nama Muhaimin sudah tidak akan tercantum dalam kepengurusan PKB. Sebab, pihaknya sudah mengajukan kepengurusan baru tanpa menyertakan Muhaimin. Dan menurutnya, DepkumHAM wajib mengakui PKB dengan kepengurusan baru itu untuk mengikuti pemilu 2009.

Pernyataan berbau optimisme itu disuarakan Wakil Sekjen Partai bidang Lembaga Advokasi dan HAM PKB, Ikhsan Abdullah saat menyerahkan daftar kepengurusan baru PKB versi Gus Dur di kantor DepkumHAM, Selasa (15/4).

"Kita mengikuti ketentuan normatif UU No 2/2008 yang terbaru, sebagai perubahan UU No.31 Tahun 2002. Perubahan ini karena ada perhentian beberapa personalia melalui rapat pleno dan gabungan. Nah, hasil perubahannya itu yang kita sampaikan ke MenkumHAM hari ini," ujar Ihksan saat dicegat wartawan.

Dijelaskan Ikhsan bahwa di dalam UU juga diatur bahwa satu minggu setelah penyampaian berkas terbaru ke Menkum dan HAM, maka Depkum dan HAM harus mengeluarkan surat keputusan terdaftar mengenai kepengurusan yang baru. Dan dalam satu minggu itu, Ikhsan yakin bahwa Depkum dan HAM akan mengakui PKB versi Gus Dur. "Yah, wajib dong," katanya.

Terkait kabar bahwa sejauh ini, Depkum dan HAM hanya mengakui PKB versi Muhaimin (versi Muktamar Semarang), ia berkilah. "Menkum dan HAM tidak mengakui kubu Muhaimin tapi mengakui yang ada di dalam daftar, memang yang ada di dalam daftar masih itu. Nah hari ini kami ubah," sambung Ikhsan.

Soal perubahan itu, Ikhsan hanya menyebut nama Muhaimin yang pasti terdepak. Untuk, nama- nama lain, Ikhsan masih belum mau buka kartu. Ia beralasan baru akan menyampaikannya bila tiba waktunya. "Saya sampaikan dulu ke Depkum HAM, setelah SK-nya turun boleh diumumkan ke publik. Yang jelas, salah satu perubahannya, jabatan Ketua Tanfidz diisi Plt, yakni pak Ali Masykur musa. Muhaimin tidak ada kan sudah diberhentikan," ujarnya.

Kabar yang beredar, orang-orang dekat Muhaimin yang masuk dalam tim investigasi seperti Wasekjen Helmy Faisal, Ketua DPP Abdul Kadir Karding, juga akan masuk orang yang dicoret dari kepengurusan PKB. (Persda Network/had)