Banyak Kartu Pemilih di Sumut Tak Bertuan

MEDAN, RABU-Selain rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, persoalan makin bertambah saat ditemukan banyak kartu pemilih tak bertuan. Jumlahnya di masing-masing te mpat pemungutan suara (TPS) bisa mencapai 20 persen dari total daftar pemilih yang ada TPS tersebut.

Di TPS I Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dari 582 pemilih ditemukan 125 kartu pemilih dan formulir C6 atau formulir panggilan mem ilih yang tak jelas siapa pemiliknya. Menurut Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS I Kelurahan Harjosari II Zulkifly Ginting, KPPS sempat kebingungan mengedarkan kartu pemilih dan formulir C6 tersebut. "Setelah kami datangi ke alamat yang tertera di kartu pemilih ternyata orangnya sudah enggak bertempat tinggal lagi di sana. Ada juga orang yang meninggal ternyata masih dibagi kartu pemilih," katanya.

Zulkifly sempat menunggu kemungkinan munculnya orang-orang yang namanya tertera di kartu pemilih tersebut hingga pukul 06.00 atau satu jam sebelum pemungutan suara dimulai, Rabu (16/4). "Sebenarnya dari semalam kami tunggu, ternyata tetap juga enggak ada yang datang untuk mengambil kartu pemilih ini," katanya.

Kartu pemilih dan formulir C6 tak bertuan juga ditemukan di TPS III Kelurahan Harjosari II. Menurut Ketua KPPS TPS III Kelurahan Harjosari II Washington Simbolon, dari jumlah pemilih sebanyak 582 orang, ditemukan 150 kartu pemilih tak bertuan. "Saya enggak tahu apa benar data ini sudah dimutakhirkan oleh KPU. KPPS selama ini memang tak pernah dilibatkan dalam pemutakhiran data," katanya.

Ketua KPU Medan Nelly Armayanti beralasan, banyaknya kartu pemilih tak bertuan ini karena human error. "Kadang petugas pemutakhiran ini tak tahu sistem komputer, sehingga jika terjadi salah satu titik pun datanya bisa berubah," katanya.

Nelly membantah jika PPS (petugas pemungutan suara) tak melakukan pemutakhiran data. Nelly malah mengatakan, masih banyaknya kartu pemilih tak bertuan ini bisa ditoleransi. "Jangan dilihat hasilnya, tetapi lihat bagaimana proses kami melakukan pemutakhiran data," ujanrya.

Namun Gubernur Sumut Rudolf Pardede yang melakukan inspeksi mendadak di beberapa TPS mengakui, jika memang terjadi kasus banyaknya kartu pemilih tak bertuan, maka KPU harus bertanggung jawab karena mereka yang melakukan pemutakhiran data pemilih. (BIL)