Depkeu Gandeng KPK Telusuri Rumah Dinas Negara

JAKARTA, JUMAT - Untuk menelusuri aset-aset negara berupa rumah dinas dan aset lainnya yang banyak beralih kepemilikannya ke mantan pejabat negara dan pihak lain, Departemen Keuangan akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan kerja sama tersebut, Depkeu berharap banyak aset negara yang bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Depkeu, Hekinus Manao kepada Kompas di Jakarta, Jumat (10/4) petang.

"Saya akan menjajaki kerja sama itu. Ada baiknya, Depkeu memang bekerja sama dengan KPK yang sekarang ini tengah melakukan pengembangan sejumlah kasus peralihan rumah dinas negara menjadi milik pribadi. Karena, seperti yang disampaikan KPK, kasus pengalihan rumah dinas seperti yang terjadi di Departemen Pekerjaan Umum baru-baru ini, tak hanya terjadi di Departemen PU, akan tetapi juga di departemen lainnya," ujar Hekinus.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Haryono Umar, mantan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno diduga mengalihkan sebuah rumah milik negara di Jalan Senopati 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi rumah milik pribadi. Temuan tersebut merupakan hasil penelaahan dan penyelidikan KPK terhadap Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan Soenarno. (Kompas, 9/4)

Hekinus mengakui, hingga kini, pihaknya tengah mempersiapkan upaya untuk menelusuri aset-aset negara itu di seluruh Indonesia. "Setelah menelusuri rekening liar, Depkeu juga akan memfokuskan penelusuran aset-aset negara berupa rumah dinas, tanah, bangunan lainnya, peralatan dan piutang negara," ujarnya.

BUMN beri data

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi SP merespon positif rencana Depkeu mengajak kerja sama. "Kami memang sudah merencanakan untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Depeku Hadianto untuk mengadakan pertemuan, minggu depan. Tujuannya, untuk mengembalikan seluruh aset negara, bukan hanya rumah akan tetapi juga tanah, bangunan dan peralatan, agar negara tidak dirugikan lebih besar lagi," ujar Johan.

Bahkan, tambah Johan, KPK juga sudah bertemu dengan Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu untuk membicarakan aset-aset negara yang kini berada di tangan orang-orang yang tidak jelas. "Pak Said berjanji akan menyerahkan data-datanya ke KPK. Ini, jelas langkah yang bagus untuk mengembalikan kekayaan negara," tandas Johan.

Johan menambahkan, nilai kerugian negara akibat perlaihan rumah dinas saja, kerugiannya sangat besar sekali. Untuk satu rumah milik Departemen PU yang kemarin diungkapkan oleh KPK, nilainya mencapai Rp 6-8 miliar. "Coba, kalau tiga rumah, berapa? Ditambah lagi dari 41 rumah yang ditemukan KPK eks milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Belum, ada sekitar 16.000 rumah dinas lainnya milik KAI yang dilaporkan beralih kepemilikannya," jelas Johan.