Malang, Warga Tak Siap Pakai Elpiji

MALANG, SABTU - Meski sudah berjalan hampir setengah tahun, namun warga Malang Raya (Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu) masih belum siap dengan program konversi Minyak Tanah (Mitan) ke elpiji, banyak warga yang tidak memanfaatkan kompor dan tabung gas gratis dari pemerintah.
      
Pemerhati masalah sosial dari Universitas Islam Malang (Unisma), M. Sodiq, Sabtu, mengatakan, ketidaksiapan masyarakat itu dibuktikan dengan masih banyaknya warga penerima paket konversi yang masih menggunakan Mitan ataupun kayu bakar untuk kegiatan memasak.

"Program konversi ini merupakan program instan pemerintah yang dipaksakan untuk mengurangi subsidi BBM dari APBN, namun pemerintah tidak mengupayakan mengubah budaya masyarakat terlebih dahulu sekaligus sosialisasi hingga tuntas," kata Sodiq yang juga Humas Unisma itu di Malang.

Menurut dia, seharusnya pemerintah baik pusat, tingkat provinsi maupun daerah harus menjalin kerjasama sinergi dengan Pertamina untuk melakukan sosialisasi hingga tuntas sehingga masyarakat benar-benar paham dan tidak lagi khawatir ketika menggunakan kompor elpiji.

Akan tetapi, katanya, yang terjadi justru sebaliknya, konversi diluncurkan lebih dulu baru melakukan sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang sama sekali tidak mengerti bahkan takut menggunakan kompor elpiji, akibatnya tidak sedikit yang diloakkan.

Dampak yang lebih parah adanya konversi tersebut, kata Sodiq, tidak sedikit pedagang yang memilih tidak berjualan ketimbang menggunakan kompor elpiji, sebab Mitan juga sulit dijumpai, kalaupun ada harganya sudah melangit antara Rp3.500 sampai Rp5.000 per liter.

Ia juga mengakui, penerima program paket konversi Mitan ke elpiji tersebut juga dilakukan tanpa survei terutama di wilayah Kabupaten Malang dan itu menggambarkan jika program itu memang benar-benar instan dan hanya mengejar "setoran" atau target semata.       

"Masyarakat kecil ini kan kasihan. Seharusnya pemerintah lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni kesejahteraan rakyatnya ketimbang mempertahankan kebijakan populis yang hanya untuk kepentingan politiknya," katanya menegaskan.