Kenaikan Harga Gabah tak Berpengaruh bagi Petani

PALU, SELASA - Sejumlah petani di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), menyambut "dingin" kebijakan penaikan harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah dan beras oleh Bulog.
   
"Sekalipun HPP untuk beras saat ini naik Rp300 dari harga sebelumnya Rp4.000/kg, tetapi sama sekali tidak memberi nilai tambah bagi kami," kata Taswin (54), petani asal desa Jono’oge, Kecamatan Sigi-Biromaru, Kabupaten Donggala, Selasa.
   
Menurut dia, sekalipun kebijakan pemerintah menaikkan harga gabah dan beras sesuai Inpres No.1 Tahun 2008 cukup bagus, namun tidak memberikan arti apa-apa bagi petani sebab selisih kenaikannya hanya Rp200-Rp300/kg dibanding keadaan harga tahun lalu.
   
Masalahnya, kata dia, umumnya petani padi di daerahnya selama ini lebih tertarik menjual beras mereka kepada pedagang pengumpul dari pasar tradisional dan pedagang dengan harga cukup tinggi, yakni berkisar Rp4.200-Rp4.300/kg.
   
"Harga pembelian yang dilakukan para pedagang itu sudah berlangsung lebih empat bulan terakhir, menyertai lonjakan harga beras di pasaran," katanya saat ditemui di Palu.
   
Sebelumnya, Syarifuddin (42), petani padi asal Dataran Palolo di Kabupaten Donggala, mengatakan harga beras pembelian pedagang pengumpul dari Palu dan pedagang antarpulau kurun empat bulan terakhir cukup tinggi, sehingga penetapan harga baru melalui HPP yang mulai berlaku per 22 April 2008 itu sangat terlambat.
   
Apalagi HPP tersebut baru keluar setelah panen musim tanam (MT) pertama sudah selesai.  "Jadi menurut saya pemerintah terlambat menaikkan harga gabah dan beras. Lagi pula kenaikannya tidak signifikan, sebab petani di daerah kami sudah lama menjual beras hingga Rp 4.300/kg," kata dia.
   
Syarifuddin juga mengatakan, HPP beras yang diberlakukan pemerintah saat ini belum rasional. "Yang rasional seharusnya antara Rp 4.500-Rp 5.000/kg dan ini baru bisa dinikmati oleh petani," katanya.
   
Apalagi, lanjut dia, biaya operasional yang dikeluarkan petani untuk satu kali musim tanam (MT) semakin besar menyusul naiknya harga sarana produksi petanian seperti pupuk dan obat-obatan, sementara produktivitas sawah di daerah ini masih rendah (berkisar 3-3,5 ton gabah kering giling).
   
Lain halnya dengan pendapat Taswin dan Syarifuddin. Menurut Paiman (42), pengurus kelompok tani di desa Sidera, kecamatan Sigi-Biromaru, dirinya menyambut positif penetapan HHP baru untuk gabah dan beras mulai 22 April lalu.
   
"Sekalipun Inpres mengenai HPP itu dikeluarkan sangat terlambat, namun dengan adanya patokan harga gabah dan beras yang ditetapkan oleh pemerintah, justru melindungi petani dari permainan para tengkulak," kata dia.
   
Paiman berharap pemerintah akan terus menyesuaikan HPP gabah dan beras sampai benar-benar menguntungkan petani padi. "Paling tidak bisa mengimbangi pengeluaran petani dalam menutupi biaya operasional serta membeli sarana produksi pertanian yang harganya melambung," katanya.
   
Eko (57), pemilik penggilingan padi di desa Jono’oge, Sigi-Biromaru, mengatakan harga beras di tingkat penggilingan saat ini berkisar Rp 4.200- Rp 4.500/kg, sesuai jenis dan kualitasnya. Bahkan, pada saat belum panen (Januari-Februari lalu), harga beras di tingkat penggilingan sempat menyentuh Rp5.000/kg karena kurangnya stok.
   
Kabupaten Donggala sendiri merupakan salah lumbung beras di Provinsi Sulteng, dengan produksi pada tahun 2007 mencapai lebih 230.000 ton gabah kering giling.(ant)