Ada Sinyal 1 Juni BBM Naik

Kompas.com - 02/05/2008, 05:09 WIB

JAKARTA, JUMAT - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat tetap kompak menghadapi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian Indonesia. "Meski ekonomi berat, saya mengajak masyarakat harus tetap optimistis, tegar, dan punya keyakinan," ujar SBY kepada wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (30/4).

Ajakan SBY agar masyarakat optimistis menghadapi krisis ekonomi dinilai sejumlah kalangan sebagai sinyal pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri dalam waktu dekat. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM masih menunggu pendapat DPR.

Menurut SBY, kini ada dua permasalahan yang tengah menjadi fokus perhatian pemerintah, yakni minyak dan pangan. Kenaikan harga kedua komoditas yang bisa mengganggu anggaran, kata SBY, tidak hanya dirasakan bangsa Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa lain di dunia. Masalah perekonomian yang tengah dihadapi Indonesia bukan hal mudah. "Saya meminta pengertian dari rakyat agar kita semua bekerja keras, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk mendapatkan solusi yang lebih baik," kata SBY.

Pemerintah akan terus berupaya mencari jalan keluar, antara lain mengandalkan sumber daya alam. "Dengan kekayaan yang sangat berlimpah, dapat meningkatkan produksi minyak dan pangan," katanya.
Pemerintah juga meminta PT Pertamina (Persero) meningkatkan produksinya. Selain itu, instansi pemerintah maupun pusat perbelanjaan, tempat hiburan, serta pemilik kendaraan diminta berlaku hemat.

Kini beredar skenario kenaikan BBM per 1 Juni 2008 yang telah menjadi wacana publik. Ditanya kepastian mengenai hal itu, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menolak berkomentar. "Anda seharusnya bertanya ke DPR. Jangan tanya ke saya, tanyakan ke DPR," kata Andi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, skenario kenaikan harga BBM telah diajukan ke Presiden SBY. "Proposal kenaikan harga BBM sudah diajukan ke Presiden," kata Sri Mulyani.

Pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga BBM bersubsidi, rata-rata sebesar 28,7 persen untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008. Dalam skenario itu, harga BBM bersubsidi akan dinaikkan per 1 Juni 2008.

Dari dokumen yang beredar di kalangan anggota DPR, skenario kenaikan harga mencakup tiga jenis BBM bersubsidi, yakni premium naik Rp 1.500 (33,33 persen) menjadi Rp 6.000 per liter dari sebelumnya Rp 4.500 per liter.Solar naik Rp 1.200 (27,90 persen) menjadi Rp 5.500 dari harga saat ini Rp 4.300 per liter, serta minyak tanah menjadi Rp 2.500 per liter atau naik Rp 500 (25 persen) dari harga sekarang Rp 2.000.

Pilihan menaikkan harga BBM paling memungkinkan dari sisi administrasi maupun dampak sosial ekonomi, dibandingkan opsi lain seperti penggunaan kartu pintar (smart card) dan pemberian subsidi terbatas.

Secara terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sandiaga S Uno mengatakan, dalam kondisi sekarang pemerintah harus tegas memangkas subsidi dengan menaikkan harga BBM. Namun, kenaikan harga BBM harus bertahap dan melihat kondisi nyata di lapangan. "Pemerintah jangan ragu-ragu mengambil keputusan," katanya di Jakarta kemarin.

Sandiaga S Uno mengusulkan, sisa pemangkasan subsidi BBM harus dialihkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan pembenahan terhadap transportasi umum. Hipmi juga meminta pemerintah agar setelah menaikkan harga BBM harus membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Ramson Siagian, kemarin menyatakan, wacana menaikkan harga BBM bersubsidi rata-rata 28,7 persen, merupakan kebijakan pemerintah. Sebab, DPR telah memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengamankan APBN-P 2008. "Jika dirasa perlu, terserah pemerintah. Dan itu kewenangan pemerintah. Tapi, pasti akan diprotes rakyat," kata Ramson.

Anggota Panitia Anggaran ini juga mengatakan, DPR telah memberi masukan kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pengamanan APBN akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia. Beberapa langkah yang diusulkan adalah secepatnya menaikkan lifting minyak sehingga bisa menambah penerimaan negara.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya berjanji tidak akan menaikkan harga barang jika harga BBM naik. Pasalnya, BBM yang digunakan industri sudah sesuai harga BBM internasional. Benarkah?"Industri nasional sudah menyesuaikan harga BBM internasional, jadi saat ada kenaikan BBM bersubsidi tidak ada kenaikan harga barang," ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi di Jakarta, baru-baru ini.

dam, ant

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau