KPK Yakin Banyak Anggota DPR Berkomitmen Berantas Korupsi

()

JAKARTA, SENIN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak takut jika rancangan undang-undang pengadilan tipikor ditolak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini mengingat KPK beberapa kali menetapkan anggota lembaga legeslatif itu sebagai tersangka kasus korupsi. Ketua KPK, Antasari Ashar, mengatakan pihaknya percaya masih banyak anggota DPR yang memiliki komitmen untuk menumpas korupsi.

"Saya tegaskan tidak ada runcing-runcingan. KPK tidak mengusut institusi, tapi oknumnya yang kebetulan anggota DPR. Menurut saya ini suatu bentuk penegakan hukum. Kami kira masih banyak anggota DPR yang punya komitmen untuk menumpas korupsi," ujarnya didampingi Ketua Tim Penyusun RUU Pengadilan Tipikor, Romli Atmasasmita, Senin (5/5) di Gedung KPK.

Pada 2009, pengadilan tipikor akan dibubarkan. Oleh karena itu, pada saat ini pemerintah sedang menyusun RUU Pengadilan tipikor. "Jika tidak, saya kira ini akan menjadi stagnasi penanganan korupsi di KPK," kata Romli.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Trump Bela Israel yang Langgar Gencatan Senjata, Sebut Lebanon Tak Termasuk Kesepakatan

Usai Umumkan Gencatan Senjata Iran, Trump Dibanjiri Meme "TACO", Apa Maksudnya?

Kala Emak-emak Jadi Joki Bansos, Cari Cuan dari Warga yang Enggan Antre

Korban Pelecehan di Sumsel Justru Jadi Tersangka, Anggota DPR: Keadilan Harus Diberikan

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com