RUU Pengadilan Tipikor Sudah Ada

()

JAKARTA, SENIN - Rancangan undang-undang pengadilan tipikor sudah siap sebelum pengadilan tipikor dibubarkan pada akhir 2009. Pemerintah menyiapkan RUU ini jauh-jauh hari agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak kesulitan dalam menyelesaikan kasus korupsi.

Ketua Tim Penyusun RUU Pengadilan Tipikor, Romli Atmasasmita, mengatakan, RUU ini dapat segera dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. "Apalagi mengingat kesibukan DPR yang besar menjelang pemilihan presiden," ujarnya saat jumpa wartawan di Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Senin (5/5).

Menurut dia, saat ini RUU Pengadilan Tipikor sudah berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berharap DPR segera membahas RUU tersebut sebelum lembaga legeslatif Indonesia itu memasuki masa reses.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Iran Isyaratkan Buka Selat Hormuz dengan Syarat, Apa Saja?

SBY Minta PBB Tegas Hentikan Penugasan Prajurit UNIFIL di Lebanon

Kalender Mei 2026 Lengkap Tanggal Merah dan 3 Long Weekend

Bahaya Merebus Telur Terlalu Lama, Ahli Ungkap Dampaknya bagi Kesehatan

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com