Duh, Pemerintah Tega Banget sih...

Pemerintah memang belum ketok palu, soal rencana menaikkan harga BBM. Wacana mengenai hal itu telah memancing para elite dan pengamat bersuara. Pro kontra mulai mencuat. Pro, karena menganggap kebijakan itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan keuangan negara. Kontra, karena menilai pemerintah selalu mengambil jalan pintas dengan memindahkan bebannya ke rakyat. Padahal, masih ada jalan lain yang bisa ditempuh diluar menaikkan harga. Lalu, bagaimana dengan suara rakyat?

Kemarin (Rabu, 7/5), Kompas.com menemui beberapa orang warga Jakarta untuk mengetahui pendapat mereka tentang kebijakan itu. "Pemerintah tega. Itu aja. Bayangkan, belum naik aja sudah pada mahal semua. Apalagi kalau nanti BBM naik," kata Reni, seorang ibu muda dengan satu anak. Ia mengaku, susu bayi dan berbagai kebutuhan lainnya tanpa disadari telah mengalami kenaikan. Nilainya tak tanggung-tanggung, antara Rp1000 hingga Rp4000.

Warga lainnya, Dino, seorang karyawan swasta juga mengaku resah dengan rencana pemerintah itu. Baginya, himpitan ekonomi rakyat saat ini demikian beratnya.

"Saya saja yang belum nikah, kerasa beratnya. Apalagi yang udah punya anak istri. Ibu saya di rumah juga mengeluh, katanya apa-apa mahal. Harga BBM itukan pasti akan memengaruhi harga-harga lainnya, karena semuanya menggunakan kendaraan untuk distribusinya. Pejabat-pejabat sih nggak ngerasain ya, saya lihat mobil-mobil pejabat itu kalau isi bensin pakai kupon. Kenapa nggak kasian sama rakyat," ujar Doni yang ditemui tengah mengisi bensin di SPBU kawasan Pasar Minggu, Jaksel, Rabu (7/5).

Wajar, ketika masyarakat resah dengan efek domino dari kenaikan harga BBM. Baru sebatas wacana saja, dampaknya sudah terasa di masyarakat. Meskipun, pemerintah merancang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp100 ribu per bulan plus minyak goreng dan gula sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Rencananya BLT itu akan disalurkan ke lebih dari 19 juta rakyat miskin.

Sulastri, penjual martabak manis di kawasan Palmerah, Jakarta mengatakan, pemberian BLT harus diawasi ketat. "Lah, waktu BLT yang dulu (tahun 2006), tetangga-tetangga saya yang harusnya dapet banyak yang nggak dapet. Katanya 300 ribu, tapi dapetnya 'disunat'," kata dia.

Para pengamat ekonomi dari Tim Indonesia Bangkit, Rabu (7/5) memaparkan, sebenarnya ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM. Meski, mereka memahami bahwa harga minyak dunia jauh diluar perkiraan yang menembus lebih dari 100 US dollar per barel. Langkah lain itu, mencoba mengutak atik pos anggaran lain di APBN, seperti dana bagi hasil migas dan melakukan reformasi tata niaga migas."Tapi tampaknya mendekati Pemilu, hal itu tidak akan dilakukan pemerintah, karena sektor itu mungkin merupakan ATM berjalan untuk mengumpulkan dana Pemilu," ujar pengamat ekonomi Hendri Saparini.

Bahkan, Ketua DPR Agung Laksono juga memberikan satu alternatif solusi, melakukan rescheduling utang dalam dan luar negeri. Selama ini, untuk pembayaran utang dan bunganya menyerap APBN hingga Rp155 triliun per tahun. So, tergantung pemerintah. Mendengarkan segala masukan, atau tutup telinga? Dan rakyat hanya bisa berujar, "Tega banget sih...". (ING)