Demokrat Desak Pemerintah Keluarkan SKB Ahmadiyah
JAKARTA, SABTU-Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) mendesak kepada pemerintah untuk tak ragu, segera keluarkan surat keputusan bersama (SKB) terkait pelarangan terhadap ajaran Ahmadiyah. Pelarangan itu,diungkapkan oleh Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum sebagai sebuah keharusan.
"Jalan keluar yang paling mudah dan murah bagi ummat Islam Indonesia dan pemerintah adalah kalau Ahmadiyah menegaskan sebagai negara sendiri, dan bukan agama Islam. Jika tetap mau menyebut sebagai beragama Islam maka mutlak mengikuti akidah Islam dan kemudian mengorganisir sebagai ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persis atau lainnya," ujar Anas Urbaningrum, Sabtu (10/5)
Bila tidak, maka pemerintah mutlak segera terbitkan SKB tentang Ahmadiyah.Demi atas nama kemaslahatan ummat Islam di Indonesia. Demokrat, kata Anas, SKB Ahmadiyah tidaklah memenuhi unsur pelanggaran HAM. "SKB tentang pelarangan Ahmadiyah perlu segera diterbitkan. Dalam menjaga akidah, itu (SKB) tidak bisa dinilai sebagai pelanggaran HAM. Alternatif lainnya adalah, dengan cara memaksa Ahmadiyah untuk menjadi agama sendiri, bukan Islam. Dan itu dimasukkan menjadi ketentuan di dalam SKB," tegasnya.
Namun, Anas berharap,yang terpenting adalah bagaimana negara bisa melindungi para penganut Ahmadiyah sebagai warga negara yang punya hak untuk di lindungi dari kekerasan dari pihak-pihak lain.
"Bila ada pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, maka, itu yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu,aparat keamanan harus berlaku tegas kepada siapapun yang berprilaku kekerasan," tandas Anas Urbinungrum. (Persda Network/Rachmat Hidayat)
