Kinerja Pemerintahan SBY-JK Dipertanyakan, Rakyat Makin Melarat

Laporan Wartawan Kompas R. Adhi Kusumaputra

JAKARTA, SENIN - Unjuk rasa yang dilancarkan elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat pada Senin (12/5) memiliki benang merah, yaitu mempertanyakan kinerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Sebab saat ini yang terjadi rakyat malah semakin melarat.     

Seratus tahun sudah Bangsa Indonesia menyatakan kebangkitannya, enam puluh tiga tahun sudah negara ini memproklamasikan kemerdekaannya, dan sepuluh tahun sudah rakyat Indonesia mendeklarasikan era reformasinya. Namun mayoritas rakyat Indonersia masih hidup dalam ketertindasan dan kesengsaraan ekonomi, demikian ungkap Forum Rakyat Menggugat (FRM).

FRM mempertanyakan kinerja pemerintahan SBY-JK dan melihat tak ada capaian prestasi yang patut dibanggakan. Rakyat semakin melarat. Sedikitnya 40 juta rakyat Indonesia menurut BPS 2007, tak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum karena tingkat pengeluarannya lebih rendah dari Rp 5.556 per hari. Sementara pengangguran makin meningkat. "Sedikitnya 10,01 juta atau 9,1 persen penduduk usia kerja tak punya pekerjaan, sedangkan jumlah penganggur terselubung sekitar 40 juta jiwa, yaitu mereka yang bekerja minimal satu jam sehari," tandas FRM.

Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, rakyat sudah tak sanggup lagi membeli beras, gandum, kedelai, minyak goreng karena harga terus meroket. Bahkan sebagian rakyat Indonesia terpaksa makan nasi aking. Sementara BBM makin mahal dan lan gka. Meski negeri ini kaya akan sumber daya alam namun nyatanya pemerintah selalu menaikkan harga BBM tanpa memikirkan penderitaan rakyat. Selain terus membubung tinggi, BBM juga selalu menghilang dari pasaran.

Kenaikan harga bahan pokok ini menjadi salah satu alasan makin banyaknya angka bunuh diri sekeluarga yang tak sanggup lagi menghadapi persoalan ekonomi keluarga. Fenomena ini terlihat di Makassar, Pekalongan dan Kuningan. Kondisi ini menyebabkan jumlah bayi gizi buruk bertambah di seluruh Indonesia.

Komersialiasi pendidikan salah satu bukti kewajiban negara mencerdaskan bangsa hanya sebatas slogan. Banyak anak putus sekolah, biaya pendidikan makin tak terjangkau, ratusan gedung sekolah ambruk dan kesejahteraan guru terabaikan.                                                                  

Suara Mahasiswa      

Sementara itu seribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Indonesia menyampaikan sikap: menolak kenaikan harga BBM karena kebijakan itu akan menambah beban dan kesengsaraan rakyat. Kebijakan itu bentuk ketidakbecusan pemerintah mengelola kekayaan negara dan men yelamatkan harta negara.

BEM se-Indonesia melalui koordinatornya Budiyanto mengajak seluruh elemen bangsa, mahasiswa, petani, PNS, buruh, guru, intelejensia dan tokoh bangsa serta elemen bangsa lainnya untuk melakukan segala upaya maksimal untuk menyel amatkan bangsa ini dari keterpurukan.

BEM menuntut SBY-JK menandatangai Tujuh Gugatan Rakyat sebagai bentuk masih adanya komitmen menyelamatkan bangsa dan mengembalikan kesejahteraan rakyat. Tujuh gugatan rakyat itu adalah nasionalisasi asset-aset strategis bangsa, wujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi rakyat, tuntaskan kasus-kasus BLBI dan korupsi Soeharto serta kroni-kroninya, kembalikan kedaulatan bangsa pada sektor pangan, ekonomi dan energi.

Jamin ketersediaan dan kerjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat, tuntaskan reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan, serta selamatkan lingkungan dan tuntaskan kasus lumpur Lapindo Brantras.