Kenaikan Harga BBM Menambah Sengsara Rakyat

SEMARANG, MINGGU - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM justru akan menambah sengsara rakyat. Di tengah situasi perekonomian yang masih lesu, rencana pemerintah itu tidak layak direalisasikan.

Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin saat memberi ceramah pada Pengajian Ranting Muhammadiyah se-Jawa Tengah di Masjid Agung Jawa Tengah, Minggu (18/5). Daya beli masyarakat kita sudah melemah. Jika pemerintah menaikkan harga BBM, ini justru semakin menyengsarakan rakyat, ujar Syamsuddin.

Syamsuddin mengatakan, opsi pemerintah menaikkan harga BBM bukanlah pilihan tepat. Opsi itu justru akan menyeret harga barang-barang lain untuk naik. Bahkan, sudah banyak harga barang-barang yang naik lebih dahulu sebelum harga BBM dinaikkan pemerintah, katanya.

Tidak hanya rakyat kecil, imbuh Syamsuddin, para pengusaha juga akan mengalami kesulitan akibat naiknya harga BBM. Dikhawatirkan, kenaikan tersebut akan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja buruh besar-besaran.

Di hadapan ribuan massa Muhammadiyah, Syamsuddin mengatakan, pemerintah seharusnya bisa mengambil keuntungan dari naiknya harga minyak dunia. Sebagai salah satu negara produsen minyak, sungguh ironis jika harga minyak dalam negeri justru naik. "Ini akibat strategi perminyakan kita tidak tepat. Beginilah jadinya," kata Syamsuddin.

Syamsuddin mengusulkan, pemerintah sebaiknya membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Selanjutnya, pemerintah harus segera melakukan pengendalian harga dan pengawasan pasar.

Terkait dengan rencana pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai subsidi kepada rakyat miskin, Syamsuddin menilai, rencana tersebut sulit berhasil. Berkaca pada pengalaman tahun 2005, penyaluran BLT tidak pernah adil, tidak pernah merata. "Jadi, ini bukan sebuah solusi," ungkapnya.

Syamsuddin menegaskan, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia, akan membela pemerintah di garis terdepan jika pemerintah berjalan sesuai konstitusi. Sebaliknya, jika pemerintah berjalan tidak baik, Muhammadiyah akan memberi peringatan. (A03)