TAIPEH, SELASA - Untuk kali ke-12 berturut-turut Taiwan bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tetapi negara yang terkucil secara politik itu bertekad tidak akan menghentikan upaya itu tahun depan
"Kami menyesalkan kemunduran kami, tapi kami ingin berterima kasih kepada sekutu diplomatik kami, yang meminta WHO memberi Taiwan status pengamat pada Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHA) Ke-61," kata China Times, yang mengutip keterangan wanita jurubicara Kementerian Kesehatan Taiwan, Phoebe Yeh, Selasa (20/5).
WHO, Senin, membuka sidang di Jenewa guna membahas masalah kesehatan masyarakat, pengurangan penggunaan alkohol dan perubahan iklim. Tujuh-belas dari 23 sekutu diplomatik Taiwan mengajukan mosi guna mendesak WHA memberi status pengamat kepada Taiwan, guna melicinkan jalan bagi Taipeh untuk menjadi anggota WHO.
Senin petang, setelah perdebatan selama 40 menit, Komite Umum WHA menolak untuk memasukkan masalah Taiwan ke dalam agenda Sidang Majelis Umum, dengan alasan kurangnya konsensus di kalangan anggota WHO.
Amerika Serikat dan Jepang mendukung status pengamat bagi Taiwan, sedangkan Uni Eropa mendukung "keikutsertaan penuh" Taiwan dalam berbagai kegiatan WHO.
Namun penentangan dari China, yang memandang Taiwan sebagai provinsinya yang memisahkan diri, dan sekutu diplomatik Beijing telah menghalangi Taiwan memperoleh status pengamat.
Taiwan, tempat pemerintahan Republik China di pengasingan sejak 1949, kehilangan kursinya di PBB karena diklaim oleh China pada 1972 dan diusir dari semua organisasi yang memiliki hubungan dengan PBB tak lama setelah itu.
Pada 1993, Taiwan melancarkan upaya internasional untuk bergabung kembali dengan PBB dan pada 1997 memulai perjuangan untuk bergabung kembali dengan WHO.
China telah menyatakan bahwa jika Taipeh mengakui menjadi bagian dari China, Beijing akan setuju Taiwan bergabung dengan sebagian organisasi internasional dengan menggunakan nama China-Taipeh. Tetapi China takkan membiarkan Taipeh bergabung dengan organisasi seperti PBB yang keanggotaannya hanya terbuka bagi negara berdaulat.